Post and Telecom Administration

Silicone is widely used in medical devices due to its mechanical properties and biocompatibility; however, microbial contamination of silicone surfaces, which can lead to nosocomial infections, remains a significant concern. This can be countered by surface modification using techniques commonly involving oxidative plasma activation or ozone treatments, followed by treatment with silanization agents. Here, we report an alternative surface modification procedure involving treatment with non-toxic organic hydroxyl amines or diamine dissolved in eco-friendly solvents, thus avoiding using reactive and potentially harmful compounds and not requiring specialized equipment. Our findings demonstrate that ethanolamine in isopropanol effectively activates silicone without compromising its tensile strength, making it ideal for further modification. The activated surfaces showed stable amino group areal concentrations over a 10-day period, confirmed by fluorescence imaging and ninhydrin assays. Subsequent treatments with glutaraldehyde and chitosan enhanced the antibacterial properties of the silicone. Chitosan-coated silicone significantly reduced Gram-positive and Gram-negative bacteria colony-forming units (CFUs), with Enterococcus faecalis CFUs decreasing from 7.1 to 3.7 Log10 CFU/mL. This study introduces a sustainable activation technique for silicone surfaces, resulting in medical devices with improved resistance to microbial colonization while maintaining their mechanical integrity.

This paper is part of the BCE2024 Conference Proceedings (View) Full Paper View / Download the full paper in a new tab/window

Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi pelabuhan yang memiliki fasilitas dan peralatan yang paling baik. Analisis menggunakan analisis cluster dan AHP. Dari pembagian cluster atau kelompok untuk beberapa variabel yaitu panjang alur, Kedalaman alur, luas kolam pelabuhan, Kedalaman kolam maksimum, panjang dermaga, kedalaman dermaga, luas gudang. Pelabuhan yang dianalisis adalah 24 pelabuhan yang akan direncanakan untuk melayani pergerakan tol laut. Menurut data dari Ditjen Perhubungan laut maka ke-24 pelabuhan tersebut adalah: Malahayati, Belawan, Batam (batu ampar) Jambi, Boom Baru, Teluk Bayur, Panjang, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Kupang, Bitung, Pantoloan, Makassar, Bau-bau, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, Merauke. Dari hasil analisis cluster rata-rata terbagi menjadi 3 kelompok, hanya variabel kedalaman dermaga yang terbagi menjadi 4 kelompok. Hasil dari AHP menunjukkan Pelabuhan yang memiliki bobot yang paling tinggi adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, Makassar, dan Batam. Pelabuhan tersebut menempati posisi lima teratas yang memiliki bobot paling besar. Kelima pelabuhan tersebut untuk kondisi saat ini sudah merupakan pelabuhan yang memiliki kedalaman alur laut, luas kolam,kedalaman kolam maks, Panjang Dermaga, Kedalaman Dermaga, Luas Gudang, Luas Lapangan Penumpukan, serta Luas Container yard yang paling baik dari 24 pelabuhan yang dianalisis.

Pemerintah Kota Palangkaraya telah berupaya meningkatkan pelayanan angkutan kota di Kota Palangkaraya melalui berbagai bentuk kebijakan, akan tetapi belum memperlihatkan hasil yang memuaskan, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan angkutan kota. Disamping itu juga terdapat pengaruh yang sangat kuat diantara komponen-komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan kota yaitu penumpang, operator dan pemerintah yang seringkali kepentingan dari ketiga komponen tersebut bersinggungan. Untuk menentukan sistem pelayanan yang baik di Kota Palangkaraya diperlukan suatu penerapan metode yang tepat dalam memilih suatu keputusan sehingga dapat dinilai kepentingan masing-masing komponen tersebut dalam memilih berbagai kriteria pelayanan, suatu metode analisis yang mencakup berbagai kepentingan atau multicriteria dalam menetukan jenis pelayanan yang efektif. Dimana variabel yang digunakan terhadap pelayanan angkutan kota yaitu aksesibilitas, kenyamanan, biaya, dan tarif. Dalam penyelenggaraan angkutan kota, Pemerintah Kota Palangkaraya telah menyiapkan 7 trayek yang beroperasi dengan 2 jenis pelayanan yang berbeda dalam sehari, yaitu rute tetap dan rute bebas yang dibagi menjadi dua periode. Pada kenyataannya, pengoperasian rute bebas tidak sesuai dengan perundang-undangan serta tidak ada kebijakan dari Pemda setempat. Dengan diterapkannya rute tetap dan disesuaikan jumlah armada yang beroperasi dengan jumlah permintaan yang ada pada rute tersebut terjadi penurunan tarif dari Rp. 261,72 menjadi Rp. 238,75 dengan konsekuensi terjadinya pengurangan jumlah kendaraan dari 348 unit kendaraan menjadi 297 unit kendaraan. Namun demikian pelayanan angkutan umum dari segi operator dapat membaik, karena kerugian yang terjadi dapat berkurang.

The ‘forgotten fjords’ and ‘deserted inlets’ of NE‐Iceland, in the region between Borgarfjörður Eystri and Loðmundarfjörður, are not only prominent because of their pristine landscape, their alleged elfin settlements, and the puffins that breed in the harbour, but also for their magnificent geology. From a geological point of view, the area may hold Iceland's best kept geological secret. The greater Borgarfjörður Eystri area hosts mountain chains that consist of voluminous and colourful silicic rocks that are concentrated within a surprisingly small area (Fig.), and that represent the second‐most voluminous occurrence of silicic rocks in the whole of Iceland. In particular, the presence of unusually large volumes of ignimbrite sheets documents extremely violent eruptions during the Neogene, which is atypical for this geotectonic setting. As a group of geoscientists from Uppsala University (Sweden) and the Nordic Volcanological Center (NordVulk, Iceland) we set out to explore this remote place, with the aim of collecting material that may allow us to unravel the petrogenesis of these large volumes of silicic rocks. This effort could provide an answer to a long‐standing petrological dilemma; the question of how silicic continental crust is initially created. Here we document on our geological journey, our field strategy, and describe our field work in the remote valleys of NE‐Iceland.

How do states allocate joint fish stocks that straddle international boundaries? What factors determine who gets what during international negotiations between fishing states? These questions strike at the heart of the literature on international cooperation, and thus answering them will shed light not simply on international and transboundary fisheries management but also on the general challenges of international cooperation. This paper examines how domestic groups influence negotiators and thus the ultimate terms of international agreements. The research focuses on seven agreements spanning 20 years (signed by Norway and Iceland) for managing four shared fish stocks that straddle national and international waters. The main conclusion suggests that a state with a powerful domestic interest group usually gets a more favorable agreement when negotiating with a state with weaker domestic interest groups.