Universitas Merdeka Surabaya

Perlindungan Anak juga diartikan sebagai segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.2 Kemudian berbicara tentang mengancam, definisi ancaman adalah tindakan menakut-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti. sDalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif umumnya disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam jenis penelitian ini, biasanya hukum diidealkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan berperilaku manusia yang dianggap layak. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim pada perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Pmk tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kasus pidana ini dilakukan terdakwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Dsn., Ds., Kec., Kab. atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukann tipu muslihat, atau membujuk anak (Anak korban umur 6 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 1. Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus- Anak/2024/PN.Pmk oleh Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76E undang- undang RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 82 perpu pengganti undang- undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang adalah asas lex spesialis

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam menjaga kerahasiaan data mereka, berfokus pada sistem perbankan di Indonesia. Latar belakangnya adalah pentingnya kepercayaan nasabah bagi keberlangsungan bank dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai rahasia bank dan penerapannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Pembahasannya menyimpulkan bahwa meskipun bank wajib merahasiakan data nasabah, terdapat pengecualian yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang memungkinkan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang, perkara pidana dan perdata, serta pertukaran informasi antarbank, atau atas permintaan nasabah sendiri. Pihak-pihak yang berwenang meminta pembukaan rahasia ini, seperti pejabat pajak, polisi, jaksa, dan ahli waris, juga telah ditetapkan secara jelas. Upaya perlindungan nasabah dilakukan baik secara implisit melalui pengawasan bank maupun secara eksplisit melalui lembaga penjamin simpanan.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak difabel merupakan kejahatan yang memiliki dampak serius, tidak hanya terhadap korban yang mengalami trauma fisik maupun psikis, tetapi juga terhadap keadilan dan moralitas masyarakat. Anak difabel, sebagai kelompok rentan, membutuhkan perlindungan hukum khusus karena keterbatasan fisik maupun mental menjadikan mereka lebih mudah menjadi sasaran kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, yang menitikberatkan pada analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta literatur hukum pidana dan viktimologi. Pembahasan difokuskan pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku perkosaan anak difabel, serta perbedaan putusan jika dibandingkan dengan kasus perkosaan terhadap anak non-difabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai upaya pembinaan pelaku, pemulihan korban, dan perlindungan masyarakat. Namun, terdapat disparitas putusan hakim yang dipengaruhi faktor subjektif maupun pembuktian di persidangan, khususnya ketika korban mengalami keterbatasan komunikasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan hukum, perlindungan khusus bagi anak difabel, serta peningkatan peran hakim dalam memberikan rasa keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat.

This research aims to determine the legal position regarding expedition couriers who send narcotics without any element of knowledge. This research method uses normative research, with a conceptual approach, namely legal research that looks for principles, doctrines and sources of law in a philosophical sense. juridical. The result of an expedition courier accidentally sending narcotics, without knowing the contents of the package he sent, has the potential to obtain legal protection in certain situations. The relevant principle of criminal law is that a person cannot be convicted without an element of guilt (mens rea) or malicious intent.

This study aims to analyze the influence of electronic word of mouth (eWOM), brand image, and customer satisfaction on purchase decisions of Eiger products in Pasuruan City. Generation Z, as Eiger's primary target, tends to trust recommendations conveyed through eWOM on social media more than conventional promotions. Eiger once faced controversy over an approach deemed rigid and outdated in responding to public reviews. This approach drew criticism for being considered inconsistent with the evolution of social media and current consumer expectations. Data were collected through a survey using questionnaires from 65 respondents who are consumers of Eiger in Pasuruan City. Data analysis was conducted using multiple linear regression to identify the influence of independent variables on the dependent variable. The results indicate that eWOM, brand image, and customer satisfaction have a positive and significant impact on purchase decisions. This study emphasizes the importance for companies to enhance digital marketing activities, build a strong brand image, and maintain customer satisfaction to strengthen competitiveness in the market.

With the concept of a Leadership Capability model based on the development of Emotional Competency which aims to anticipate the combination of Human Resource Management Strategy and team performance. As a statistical test, this research raises four variables, namely: Human Resource Management Strategy, Emotional Competency Based Leadership Ability, Job Crafting Behavior and Teamwork Performance. Empirical testing through a survey of 120 respondents, namely the school principal's work team consisting of the principal, deputy principal and head of administration who are members of the State High School development team in Central Java, Indonesia. Revealed the role of Leadership Ability based on Emotional Competence. In this research, to mediate Strategic Human Resource Management with team work performance. There are two limitations, the first is that the survey was only conducted at State High Schools and SKM in the province of Central Java, Indonesia, the second limitation is that it focuses on the mediator of Leadership Ability Based on Emotional Competence. This does not consider the existence of other variables from human resource management theory. intelligence theory, social exchange, service dominant logic, agency and others. At a practical level, the perspective of the relationship between Emotional Competency Based Leadership Capabilities, Strategic Human Resource Management and Teamwork Performance provides guidance on how public organizations such as schools can strive for value alignment to encouraging Emotional Competency Based Leadership Capabilities which in turn will improve team work performance

Control is an important element in supporting the performance and sustainability of the company, especially in managing operational costs related to daily activities. An effective accounting information system can help identify, record, classify, and track operational costs precisely and accurately. This study aims to analyze the effectiveness of the operational cost accounting information system as a form of internal control at PT. Bangun Karya solution. Data collection methods include documentation, interviews, and observation sheets. Research data were analyzed through the stages of triangulation, reduction, and presentation of data. This study found that the accounting information system used by PT. Bangun Karya Solution is not utilised effectively as a means of financial internal control. Cash distributions and receipts are not clearly separated, increasing the risk of errors and fraud

Studi ini mempunyai tujuan kepeda pengelolah yaitu Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Jawa Timur, Indonesia dalam penerimaan atau menggunakan software akuntansi. Peneliti mengevaluasi subjektivitas norma, pengalaman, dan harapan tentang manfaat dan kemudahan penggunaan software dengan memakai Technology Acceptance Model dan Training Transfer sebagai moderasi. Penelitian ini melibatkan 225 pengurus inti dari 75 KSPPS yang aktif berpartisipasi dalam Forum Ekonomi Syariah di Jawa Timur. Studi ini menghasilkan menunjukkan yaitu subjektivitas norma berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan; harapan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi manfaat dan kemudahan dalam peroses menjalankan programnya; namun, persepsi kemudahan dalam proses transaksinya tidak berdampak signifikan terhadap niat penggunaan. Ada hubungan yang kuat antara niat untuk menggunakan dan pelaksanaan. Pelatihan transfer meningkatkan pengaruh niat untuk menggunakan terhadap pelaksanaan.

Petty Cash is very important to the company's operating activities. Usually used in small nominal transactions that occur every day from the start of the company's operating hours to the end of operating hours. The purpose of this study was to identify the Petty Cash Fund Recording System and the Use of Petty Cash Funds by PT. Shark Surya Distribution. Data collection methods include documentation, interviews, and observation sheets. Descriptive analysis is a data analysis technique. This research found that PT. Shark Surya Distribution uses the Imprest fund system, which records when the initial balance is topped up and when it must be replenished by a small cash fund recording system, as a small shoot fund recording system. Using small cash at PT. Shark Surya Distribution is generally correct; it is simply that certain monies are spent without discrimination and are not recorded in the petty cash financial records information system. The authors suggest that all areas of financial recording and reporting are governed by Required Standard Operating Procedures (SOPs). This SOP should include specific recommendations for tracking petty cash finances as well as strategies for dealing with any discrepancies that may develop.

Procreation has been considered the noblest purpose of marriage as it ensures the continuation of human existence on Earth. However, a new trend has emerged among young couples known as “childfree”, where individuals or couples consciously choose not to have children after marriage. This research aims to examine this phenomenon. What is the status of marriage with the condition of being childfree? And how valid is such a contract according to the principles of Islamic jurisprudence (Fiqh)? To achieve these objectives, the researcher employed a qualitative descriptive methodology, using literature review as the primary data collection method, focusing on relevant sources related to the topic. The findings of this study indicate that the condition of being childfree in marriage contradicts the objectives of Islamic law, which emphasize procreation and the preservation of lineage. Making a deliberate decision not to have children without any legitimate reason or physical limitations constitutes an act that exceeds the boundaries set by religious teachings. Moreover, it is considered impermissible to prohibit what Allah has made permissible, which includes having children and preserving lineage. As the condition is invalid, the parties involved in the marriage contract are not obligated to fulfill this requirement, and the marriage contract remains valid.