Universitas Pasundan

Transformasi digital di sektor perbankan menjadi keniscayaan karena tuntutan akselerasi digital semakin meningkat. Sebagai upaya peningkatan kualitas layanan terhadap nasabah dengan menggunakan sistem teknologi terutama dalam melakukan transaksi lebih cepat, aman, dan akurat, seluruh perbankan memberikan fasilitas Mobile banking. Dari data yang dihimpun menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa komplain terhadap mobile banking, yang seharusnya bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi nasabah. Komplain yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, seperti fitur yang disediakan belum memenuhi harapan nasabah untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan, akses lambat, transfer tidak terkirim. Selain itu, adanya informasi yang tidak akurat yang disajikan juga dapat menjadi faktor penyebab komplain terhadap mobile banking. Penelitian ini merupakan kategori cross sectional, yaitu informasi dari sebagian populasi (sampel responden) dikumpulkan langsung dari lokasi secara empirik. Simpulan disertasi ini antar lain kualitas pelayanan mobile banking, E-SERVQUAL dan manajemen kerelasian memiliki pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap behavioural intention, kualitas pelayanan mobile banking, E-SERVQUAL dan manajemen kerelasian memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap behavioural intention, Kualitas pelayanan mobile banking, E-SERVQUAL dan manajemen kerelasian memiliki pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan, behavioural Intention dan Kepuasan Pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap loyalitas pelanggan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengurangan hukuman (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkotika serta peranan sanksi pidana dalam pencegahan kejahatan narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan data diperoleh melalui wawancara dengan BNN Provinsi Jawa Barat dan Sat Narkoba Polrestabes Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai remisi bagi narapidana narkotika diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang mensyaratkan kelakuan baik, partisipasi dalam pembinaan, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan pasca-bebas, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Temuan juga menunjukkan bahwa sanksi pidana belum sepenuhnya efektif menimbulkan efek jera, karena masih banyak pelaku residivis. Efektivitas sanksi akan tercapai apabila disertai rehabilitasi dan pembinaan berkelanjutan. Baik BNNP maupun Kepolisian menilai bahwa rehabilitasi lebih efektif dibandingkan pemidanaan murni dalam memulihkan pecandu serta mencegah pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, kebijakan remisi sebaiknya tetap dipertahankan, tetapi perlu diterapkan secara selektif, akuntabel, dan berbasis rehabilitasi, agar berfungsi tidak hanya sebagai pengurangan masa pidana, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial bagi narapidana narkotika.

The rapid expansion of the Islamic finance industry has not always been accompanied by adequate Islamic economic literacy among society, creating a gap between institutional development and ethical economic awareness. Education therefore, plays a strategic role in strengthening value-based economic understanding grounded in Islamic principles. This study aims to analyze how education contributes to the development of Islamic economic literacy and how such literacy shapes ethical economic awareness that supports inclusive development. This research adopts an interpretivist–constructivist paradigm using a qualitative multi-site design conducted in three Islamic-based educational institutions implementing Islamic economics in their curriculum. Data were collected from eighteen participants, consisting of educators, students, and curriculum managers through in-depth interviews, classroom observations, and document analysis. The data were analyzed using a constructivist thematic approach to explore the process of value internalization within pedagogical interactions. The findings reveal a sequential pathway in which value-based pedagogical interaction fosters multidimensional Islamic economic literacy encompassing cognitive, affective, and normative dimensions. This literacy subsequently develops ethical economic awareness characterized by moral reasoning, critical evaluation of interest-based financial practices, and a commitment to justice-oriented economic behavior. Furthermore, ethical awareness encourages an inclusive economic orientation reflected in support for cooperative models, profit-sharing practices, and community-based economic initiatives. The study proposes a conceptual framework linking educational meaning-making processes, Islamic economic literacy, ethical consciousness, and inclusive development. These findings highlight the importance of dialogical, reflective, and context-based learning approaches in Islamic economic education to move beyond informational teaching toward value-driven learning that promotes socially responsible economic behavior.

Percepatan digitalisasi belum sepenuhnya diimbangi literasi digital pemuda pedesaan. Desa Carawali, Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki potensi melalui Karang Taruna beranggotakan 40 orang. Namun hanya sekitar 30% anggota mampu mengoperasikan komputer, ditambah keterbatasan akses serta metode pelatihan. Kondisi ini menghambat pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kewirausahaan digital pemuda desa melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis game edukasi. Metode pelaksanaan meliputi pelatihan interaktif, praktik langsung, dan pendampingan intensif berorientasi wirausaha digital. Evaluasi dilakukan melalui asesmen awal dan akhir untuk mengukur peningkatan kemampuan peserta. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan, dengan 80% anggota Karang Taruna mampu mengoperasikan perangkat digital. Temuan ini menjadi dasar perencanaan pendampingan lanjutan guna menjamin keberlanjutan literasi serta penguatan wirausaha digital. Pendekatan inovatif berbasis game edukasi terbukti efektif memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan desa berbasis teknologi secara berkelanjutan melalui kolaborasi pemuda, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lokal terkait pendidikan inklusif berkelanjutan.

Abstract This study investigates the effect of particulate reinforcements, specifically aerosil and talc, on the tensile properties of composites based on a natural damar resin matrix. Damar resin was selected for its renewable nature and wide availability; however, its inherent brittleness limits its use as a matrix material. To address this limitation, optimization was performed by blending damar resin with polyester resin in three ratios (1:1, 2:3, and 2:1). The optimal formulation was 2:1 (polyester:damar), which was subsequently used as the base matrix for tensile test specimens. Three specimen groups were prepared: specimen A (polyester : damar = 2:1), specimen B (specimen A with 5 g aerosil and 45 g talc), and specimen C (specimen A with 90 g talc). Each group consisted of three replicates. Tensile testing, conducted in accordance with ASTM D638, was performed to determine tensile strength and elastic modulus. The results demonstrated that the addition of reinforcing particles markedly enhanced the mechanical performance of the composites. Specimen B exhibited the highest tensile strength (11.83 MPa), while specimen C achieved the highest elastic modulus (3314.13 MPa). In contrast, specimen A showed the lowest values due to the absence of reinforcement. Overall, the combination of aerosil and talc was found to be effective in improving both strength and stiffness, with specimen B representing the most promising formulation for sustainable composite applications.

Abstract This study aims to develop the most optimal vacuum control system in a vacuum chamber in a thermal desalination process based on the principle of multi-effect distillation (MED). In this initial study, the method used is an experimental method by varying the feed water flow rate. To facilitate adjustment, a vacuum pump will be installed in each chamber and before entering each chamber, a connecting tank will also be installed to prevent steam from being directly sucked by the vacuum pump which will be controlled by a solenoid valve. The controller component uses a Wisner REX-CH102 and the DAQ system uses a Wellpro WP3084. A control mechanism will be built in each chamber to regulate pressure using data acquisition (DAQ). Test results show that the control system responds to pressure fluctuations caused by feed water injection dynamically, with a relatively small measurement deviation (<1.0%). The resulting vacuum pressure pattern resembles a sawtooth curve, which reflects the opening and closing cycles of the solenoid valve to stabilize the pressure. Following the successful development of the vacuum pressure control system, further research can proceed by integrating boiler steam flow to assess overall MED-based seawater distillation performance.

This study aims to determine the effect of the CIBMO (Circle Ball Movement) Method in Physical Education, Sports, and Health (PJOK) learning on learning motivation, cooperation, and gender equality of elementary school students. The study used a quantitative approach with a quasi-experimental design involving 32 fourth-grade students of Nagrak Public Elementary School, Cianjur. Data collection was carried out through questionnaires and observation sheets before and after the implementation of the CIBMO Method in one learning meeting. Data were analyzed using descriptive statistics and paired sample t-tests. The results showed an increase in the average value of students' learning motivation, cooperation, and gender equality, and the results of the hypothesis test showed a significance value <0.05, indicating a significant effect. The conclusion of this study shows that the CIBMO Method is effective as an alternative PJOK learning model that is able to increase learning motivation, strengthen cooperation, and encourage gender equality of elementary school students. Keywords: Cooperation, Gender Equality, CIBMO Method, Learning Motivation, Physical Education.

This study examines the effectiveness of the Tasikmalaya Regency Regional Budget (APBD), which is not yet optimal due to administrative-oriented evaluation, low public participation, minimal transparency, and limited fiscal independence. The study aims to develop a comprehensive evaluation model that integrates budget performance, public participation, digital transparency, and fiscal independence. A mixed methods sequential explanatory approach was used with the Tasikmalaya community, regional apparatus, and legislative bodies; a sample of 200 survey respondents (purposive) and 15 interview informants (snowball). Instruments included questionnaires, interview guides, and secondary APBD data; quantitative descriptive and qualitative thematic analyses were integrated via joint display. The results showed 60% public satisfaction, 30% participation, 30% local revenue (PAD), and 40% budget knowledge. The conclusion states that the multidimensional model improves APBD accountability with recommendations for strengthening e-budgeting and Musrenbang.

Urban agriculture programs have increasingly been promoted as strategic public initiatives to address food security, environmental sustainability, and community resilience in urban areas. However, the sustainability of such participatory public programs depends not only on technical performance but also on the level of trust citizens place in public institutions. This study aims to examine the role of personal factors, physical evidence, and process in shaping customer value and customer trust within urban agriculture public programs in Indonesia. Drawing on service marketing and public governance perspectives, this study positions customer value as an intervening variable that mediates the relationship between service attributes and customer trust. A quantitative explanatory approach was employed using a cross-sectional survey of participants involved in government-supported urban agriculture programs. Data were analyzed using covariance-based Structural Equation Modeling (SEM) with LISREL. The results indicate that process quality and personal factors have significant positive effects on customer value, while physical evidence shows a relatively weaker influence. Furthermore, customer value demonstrates a very strong effect on customer trust, confirming its central role as a key psychological mechanism in trust formation. The findings suggest that public trust is primarily driven by citizens’ value experiences rather than by institutional attributes alone. This study contributes to the theoretical integration of customer value theory into public sector governance and provides practical insights for designing public programs that prioritize procedural quality and human interaction to strengthen long-term public trust. Keywords: Urban Agriculture; Customer Value; Public Trust; Public Service Quality.

The rapid development of digital technology has heightened the urgency of adopting electronic signatures in legal transactions, including notarial practice. However, regulatory disharmony between the Notary Law (UUJN) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) creates legal uncertainty in its implementation. The UUJN requires physical presence and manual signatures for authentic deeds, while the ITE Law recognizes the legal validity of electronic signatures. This study aims to analyse the regulatory disharmony between these two laws and to formulate a harmonisation framework for the implementation of electronic signatures in notarial practice. This research employs a normative juridical method, drawing on statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research on primary and secondary legal materials and analysed qualitatively using the Miles and Huberman technique. The findings reveal three main aspects of disharmony: physical presence requirements, signature form specifications, and document authentication procedures. The study concludes that regulatory harmonization can be achieved through amendments to the UUJN that accommodate certified electronic signatures for official reports (akta relaas), while maintaining physical presence requirements for party deeds (akta partij). The harmonization framework requires electronic certification standards supervised by the National Cyber and Encryption Agency (BSSN), technical guidelines from the Indonesian Notary Association, and public education regarding the validity of digital documents. This research contributes to the legal discourse on modernizing notarial practice in Indonesia while maintaining legal certainty and document authenticity.