Universitas Saburai

Cortical bone drilling represents an initial stage in orthopedic surgical procedures prior to implant screw insertion, where the quality of the drilled hole is strongly influenced by burr formation along the hole edges. Excessive burrs may increase the risk of tissue trauma, interfere with screw placement, and elevate the likelihood of postoperative complications. This study aims to investigate the effects of drilling parameters on burr characteristics during cortical bone machining and to determine the optimal parameter conditions that minimize burr formation. The research was conducted experimentally using fresh bovine cortical bone specimens and employed a Response Surface Methodology (RSM) experimental design. The investigated parameters included spindle speeds of 500, 1000, and 1500 rpm, feed rates of 35, 60, and 85 mm/min, and cooling conditions consisting of NaCl solution, Opsite Spray, and dry drilling. Drilling experiments were performed using a three-axis CNC machine, while burr characteristics were visually evaluated using a USB microscope. The results indicate that feed rate is the most influential parameter affecting burr formation, followed by spindle speed and cooling condition. Drilling conditions characterized by low feed rates, high spindle speeds, and the application of cooling fluids either NaCl solution or Opsite Spray produced smaller burrs and smoother hole-edge morphologies. The optimal condition was achieved through a specific combination of parameters that minimized burr formation, thereby demonstrating potential improvements in hole quality and procedural safety during cortical bone drilling.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesesuaian tugas, beban kerja, penjadwalan waktu kerja, dan regulasi pemerintah terhadap kinerja relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pugung Raharjo, Lampung Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain sequential explanatory. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 49 relawan dengan teknik total sampling dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui observasi untuk memperkuat interpretasi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kesesuaian tugas dan beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja relawan, sementara penjadwalan waktu kerja dan regulasi pemerintah tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja relawan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,856. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja relawan SPPG terutama ditentukan oleh ketepatan penugasan sesuai kompetensi dan pengelolaan beban kerja yang proporsional. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan manajemen penugasan dan pengaturan beban kerja dalam meningkatkan efektivitas pelayanan program.

Developing the competitiveness of MSMEs requires an integrated approach between strategic management and performance management so that businesses can survive and grow sustainably. This community service aims to improve the capacity of MSME actors in developing targeted business strategies and implementing a performance management system based on measurable indicators. The implementation methods include needs identification, participatory training, assistance in strategic plan development, Key Performance Indicators (KPI) development, as well as monitoring and evaluation. The results of the activities show an increase in MSME actors' understanding of the importance of business environment analysis, competitive strategy formulation, and periodic business performance measurement. In addition, partner MSMEs have successfully developed simple strategic plans and key performance indicators that can be used as business control tools. The integration of strategic management and performance management has proven to help MSMEs improve operational efficien

Penelitian ini membahas perbandingan hasil pengujian Crosshole Sonic Logging (CSL) dan Pile Integrity Test (PIT) pada pondasi bore pile . Pondasi bore pile merupakan salah satu jenis pondasi dalam yang banyak digunakan karena mampu menahan beban besar, namun kualitasnya perlu dipastikan melalui pengujian integritas. Metode CSL menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi cacat internal, sedangkan PIT menggunakan prinsip gelombang mekanis dari pukulan ringan pada kepala tiang. Objek penelitian adalah tiang bore pile berdiameter 1,8 m dengan panjang 49 m (panjang terukur 50,18 m). Hasil uji CSL menunjukkan adanya penurunan kecepatan rambat gelombang pada beberapa kedalaman, yang mengindikasikan potensi kerusakan serius dengan kategori poor/flaw (P/F). Sementara itu, hasil uji PIT mendeteksi adanya pengurangan impedansi pada kedalaman ±42 m dengan nilai BTA 80%, yang dikategorikan sebagai slight damaged atau kerusakan ringan yang masih dapat ditoleransi. Perbandingan hasil menunjukkan bahwa metode CSL lebih akurat dan sensitif dalam mendeteksi cacat internal seperti rongga, segregasi, dan retakan pada berbagai kedalaman, namun membutuhkan biaya dan waktu lebih besar serta instalasi pipa akses. Sedangkan PIT lebih praktis, cepat, dan ekonomis, namun kurang sensitif terhadap cacat minor serta terbatas pada analisis perubahan penampang besar. Dengan demikian, pemilihan metode pengujian perlu disesuaikan dengan tujuan, kondisi proyek, serta tingkat akurasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menentukan metode pengujian integritas pondasi bore pile yang tepat dan efisien pada proyek infrastruktur serupa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi perkerasan Jalan Bumi Harjo – Simpang Way Tuba di Kabupaten Way Kanan menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI). Ruas jalan yang diteliti memiliki panjang ±2,5 km dan dibagi menjadi beberapa segmen untuk memudahkan proses survei dan analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah survei visual lapangan untuk mengidentifikasi jenis, tingkat keparahan, dan kerapatan kerusakan perkerasan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan prosedur perhitungan PCI. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis kerusakan dominan pada ruas jalan tersebut meliputi tambalan, retak kulit buaya, dan lubang. Nilai rata-rata Pavement Condition Index (PCI) yang diperoleh sebesar 50,04%, yang termasuk dalam kategori fair (cukup). Kondisi ini mengindikasikan bahwa jalan masih layak dilalui, namun telah mengalami penurunan kualitas yang signifikan dan memerlukan penanganan pemeliharaan agar tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih parah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan teknis bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pemeliharaan dan perbaikan jalan, serta mendukung pengelolaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan.

Penelitian ini membahas studi perbandingan antara dua metode pengujian non-destruktif, yaitu Pile Integrity Test (PIT) dan Pile Driving Analyzer (PDA) dalam mengevaluasi integritas pondasi spun pile pada proyek Gedung Perkantoran Sumber Tani Agung Mix Used Medan. PIT bekerja dengan gelombang tegangan rendah untuk mendeteksi cacat internal, sedangkan PDA menggunakan gelombang tegangan tinggi untuk menilai daya dukung dan integritas struktural tiang selama pemancangan. Pengujian dilakukan pada empat titik tiang (IP04, IP05, IP08, dan IP09) dengan diameter 60 cm dan panjang bervariasi antara 22–30 meter. Hasil PIT menunjukkan dua tiang dalam kondisi utuh (BTA = 100%), satutiang mengalami kerusakan ringan (BTA = 85%), dan satu tiang mengalami kerusakan signifikan (BTA = 74%). Sementara itu, hasil PDA menunjukkan tiga tiang dengan integritas baik (BTA = 100%) dan satu tiang dengan indikasi kerusakan (BTA = 75,5%). Perbandingan hasil menunjukkan bahwa PIT lebih sensitif terhadap anomali lokal, sedangkan PDA memberikan gambaran menyeluruh terhadap kapasitas dukung tiang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi kedua metode memberikan evaluasi yang lebih komprehensif dan akurat terhadap kondisi spun pile , serta merekomendasikan perlakuan teknis seperti monitoring, pembatasan beban, atau penggantian tiang jika ditemukan kerusakan.

Perkembangan teknologi di era modern telah mengubah pola interaksi sosial dan memunculkan kejahatan siber seperti cyberbullying yang berdampak serius secara psikologis, terutama pada anak dan remaja. Meskipun regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Saksi dan Korban telah ada, perlindungan terhadap korban masih belum optimal. Pendekatan restorative justice menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumen, wawancara mendalam, dan observasi di Unit Siber Ditreskrimsus Polda Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan restorative justice dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan perlindungan nyata bagi korban dengan menempatkan mereka sebagai pihak aktif dalam penyelesaian perkara. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban secara hukum, sosial, dan psikologis. Penerapan restorative justice oleh Unit Siber Polda Lampung dalam kasus cyberbullying mencerminkan perlindungan konkret melalui mediasi, permintaan maaf pelaku, perlindungan identitas, dan pendampingan psikologis, sehingga korban mendapatkan pemulihan tanpa proses hukum formal. Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan pemahaman dan pelatihan berkelanjutan di tingkat daerah terkait penerapan keadilan restoratif. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, pelibatan lembaga pendidikan, serta penyediaan layanan pemulihan psikologis dan sosial yang mudah diakses dan bebas stigma bagi korban cyberbullying .

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali hakim pada Perkara Nomor 75/Pdt.P/2025/PA.Ktbm serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, putusan pengadilan, serta wawancara dengan hakim yang menangani perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan wali nasab dalam perkara tersebut dikategorikan sebagai wali adhol karena dilakukan tanpa alasan syar’i yang dapat dibenarkan. Berdasarkan Pasal 23 KHI dan prinsip keadilan substantif, hakim menetapkan wali hakim untuk melindungi hak perempuan agar dapat melangsungkan pernikahan secara sah. Keputusan ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī’ah dan teori maslahah, terutama dalam menjaga kehormatan dan keturunan, serta mencerminkan fungsi korektif negara terhadap penyalahgunaan kewenangan wali. Selain memastikan kepastian hukum, putusan ini mempertegas peran peradilan agama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan menjaga kemaslahatan dalam institusi pernikahan Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa intervensi hakim melalui penetapan wali hakim merupakan solusi yang adil, proporsional, dan sesuai syariat ketika terjadi tindakan adhol oleh wali nasab.

Pemanfaatan teknologi multimedia memegang peranan penting dalam pendidikan. Saat ini, proses pembelajaran musik di TK Mutiara Hati Mataram masih dilakukan secara konvensional menggunakan buku lirik, sehingga memicu kebosanan dan penurunan minat belajar siswa. Penelitian ini bertujuan merancang "Game Edukasi Bernyanyi Lagu Anak-Anak" untuk mengatasi masalah tersebut. Metode pengembangan sistem menggunakan Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang terdiri dari tahapan concept, design, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Hasil pengujian menunjukkan bahwa responden sangat setuju aplikasi ini diterapkan sebagai media edukasi. Kesimpulannya, penggunaan aplikasi ini efektif meningkatkan minat belajar anak-anak di TK Mutiara Hati Mataram.

Sustainable finance is frequently reduced to an instrument for risk management or compliance with Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. This article seeks to reframe this perspective by positioning sustainable finance as a moral objective within the framework of Islamic economic philosophy, particularly in the development and optimization of Islamic Fintech. This study adopts a qualitative approach based on a literature review, employing the Foundation–Accelerator–Impact analytical framework. The findings indicate that Islamic Fintech does not merely serve to enhance efficiency and financial inclusion, but also represents the implementation of Maqashid Shariah values. At the foundational level, sustainable finance is grounded in the principles of Tawhid and Khilafah, which affirm humanity’s role as trustees in the management of resources. At the accelerator level, financial technology facilitates the advancement of social justice and equitable economic distribution. At the impact level, the digitalization of Islamic finance is directed toward preventing fasad, ensuring environmental sustainability, and strengthening distributive justice. Accordingly, the optimization of Islamic Fintech within the sustainable finance paradigm underscores the orientation of Islamic economics toward not only economic growth, but also the comprehensive realization of moral and ethical objectives.