Universitas Subang

Hallucinations are the main symptom of schizophrenia that negatively affect patients’ social and psychological functioning. Reducing the level of hallucinations is crucial, particularly during the recovery phase when patients require a holistic approach to improve their quality of life. Spiritual-based non-pharmacological interventions represent an alternative therapy with the potential to help decrease hallucination levels. The objective of this study was to determine the effect of the happy spiritual intervention on hallucination levels in patients with schizophrenia at the West Java Provincial Mental Hospital. Methods: This study employed a pre-experimental one-group pretest-posttest design with a quantitative approach. The sample consisted of 30 respondents selected through purposive sampling. The happy spiritual intervention was administered for 6 days, with each session lasting 15 minutes. Hallucination levels were measured using the Psychotic Symptom Rating Scale (PSYRATS). Data were analyzed using the Wilcoxon test with a significance level of 0.05. The findings showed a significant effect, namely a reduction in hallucination levels after the intervention (p = 0.001). Conclusion: The happy spiritual intervention significantly reduced hallucination levels in patients with schizophrenia during the recovery phase. This intervention can be used as a complementary Islamic spiritual-based therapy in psychiatric nursing practice and is recommended for routine implementation in mental health facilities

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis komite sekolah dalam meningkatkan layanan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA). Studi kasusnya adalah SMA Negeri 1 Pangkalan. Penelitian ini juga melihat peran ini berdampak pada pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 97 Tahun 2022. Regulasi tersebut menekankan pentingnya komite sekolah ikut serta dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pengawasan kualitas pendidikan. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pola, peran, dan dinamika yang muncul dalam praktik implementasi kebijakan diidentifikasi secara analitis. Penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah memainkan peran strategis penting sebagai mitra kepala sekolah dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pergub 97 Tahun 2022 yang meningkatkan transparansi, kerja sama, dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Namun masih ada masalah, terutama karena sebagian orang tua tidak tahu apa yang dilakukan komite dan tidak ada partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, strategi sosialisasi yang berkelanjutan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang diperlukan. Diharapkan penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang mendorong partisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Tema umum KKNM tahun 2025 adalah “ Sinergitas Universitas Subang dan Masyarakat dalam Membangun Desa Masagi Melalui Program Kampus Berdampak Guna Mendukung Gerakan Subang Ngabret (Ngawangun Bareng Rakyat)” KKNM 2025 dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai dengan 31 Agustus 2025 di Desa Sidamulya Kecamatan Cipunagara Kab Subang dengan sub tema “Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat desa, sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami dinamika sosial, serta permasalahan yang ada di lapangan. Melalui program KKNM, mahasiswa dituntut untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Pada kegiatan KKNM ini masalah yang ditemukan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta memiliki tantangan serius dibidang kesehatan. Mahasiswa melakukan sosialisasi dan praktek terkait permasalahan yang ditemukan pada lokasi KKNM. Kegiatan pendukung selama KKNM adalah membantu pembuatah gapura HUT RI, kerja bakti, serta partisipasi selama persiapan dan pelaksanaan HUT RI.

Pendidikan karakter dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan aspek penting dalam pembentukan generasi sehat dan berkarakter, namun masih menjadi tantangan di sekolah dasar pedesaan. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa terhadap pendidikan karakter dan PHBS di tiga sekolah dasar Desa Kawunganten, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang. Program dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan perencanaan, implementasi, pendampingan, dan evaluasi. Kegiatan mencakup literasi pagi, pembiasaan disiplin, praktik kerja sama kelas, edukasi pengelolaan sampah, serta demonstrasi cuci tangan pakai sabun (CTPS). Hasil menunjukkan adanya peningkatan kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta perilaku higienis siswa. Partisipasi aktif guru, orang tua, dan pemerintah desa memperkuat keberlanjutan program, sehingga KKNM berbasis partisipasi dapat menjadi model efektif untuk penguatan pendidikan karakter dan PHBS di sekolah dasar pedesaan.

Abstrak Upaya untuk meningkatkan kualitas karyawan di dalam suatu perusahaan adalah dengan pemberian progam pelatihan yang diharapkan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kinerja di dalam perusahaan. Pelatihan tidak hanya dimaksudkan sebagai penyegaraan terhadap cara penanganan atas pekerjaan yang telah menjadi rutinitas dari karyawan yang bersangkutan namun juga mencoba menemukan suatu inovasi baru dalam penyelesaian pekerjaan dehingga dapat menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan sebelum mendapatkan pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan di PT. Malindo Feedmill Cikaum Subang. Analisis ini menggunakkan variabel dependen yaitu pelatihan dan variabel independent kinerja karyawan, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk dimensi pelatihan mengambil teori yang dikemukana oleh Mangkunegara (2017:57) pelatihan dibagi menjadi 5 indikator diantaranya yaitu: tujuan pelatihan, materi pelatihan, metode pelatihan yang digunakan, kualifikasi peserta, kualifikasi pelatih. Sedangkan untuk dimensi kinerja karyawan mengambil teori yang dikemukakan oleh Bangun (2012:233) Suatu pekerjaan dapat diukur melalui 5 dimensi yaitu: kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan Kerjasama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan non managerial yang berjumlah 63 karyawan. Sedangkan alat mengukur data menggunakan kuesioner dan perhitungan olah data menggunakan SPSS versi 26. Hasil analisis penelitian pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan di PT. Malindo Feedmill Cikaum Subang menunjukan hubungan sangat kuat dengan nilai 0,759 dan pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan sebesar 75,9% dan sisanya 24,1% yang dipengaruhi faktor lain diluar penelitian. Kata kunci : Pelatihan, Kinerja Karyawan.     Abstract  Efforts to improve the quality of employees in a company are by providing training programs which are expected to be one of the ways to improve performance within the company. The training is not only intended as a refreshment of the way to handle work that has become a routine of the employees concerned but also tries to find a new innovation in completing work so that it can be more effective and efficient than before getting training. This study aims to test and analyze the influence of training on employee performance at PT. Malindo Feedmill Cikaum Subang. This analysis uses dependent variables, namely training and independent variables of employee performance, using a quantitative approach. For the dimension of training, taking the theory put forward by Mangkunegara (2017:57), the training is divided into 5 indicators, namely: training objectives, training materials, training methods used, participant qualifications, coach qualifications. As for the dimension of employee performance, taking the theory put forward by Bangun (2012:233) A job can be measured through 5 dimensions, namely: work quantity, work quality, punctuality, attendance, and the ability to cooperate. The population in this study is all non-managerial employees totaling 63 employees. Meanwhile, the data measurement tool uses a questionnaire and data processing calculations using SPSS version 26. The results of the research analysis on the influence of training on employee performance at PT. Malindo Feedmill Cikaum Subang showed a very strong relationship with a score of 0.759 and the influence of training on employee performance of 75.9% and the remaining 24.1% which was influenced by other factors outside the study.  Keywords: Training, Employee Performance.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang. Penerapan SPBE merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik agar lebih efektif, efisien, dan transparan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei, melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang telah menggunakan layanan perizinan di DPMPTSP. Penilaian kualitas layanan dianalisis menggunakan model SERVQUAL yang mencakup lima dimensi utama, yaitu keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti fisik (tangibles). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, penerapan SPBE berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Responden menilai bahwa sistem digital mampu memberikan informasi yang akurat, pelayanan yang tepat waktu, dan respons cepat terhadap keluhan atau pertanyaan. Selain itu, transparansi proses dan jaminan keamanan data turut meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meskipun pelayanan dilakukan secara digital, petugas tetap menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kebutuhan individu, serta menyediakan bantuan langsung jika dibutuhkan. Namun demikian, beberapa tantangan seperti gangguan teknis dan keterbatasan literasi digital masyarakat masih menjadi hambatan dalam optimalisasi layanan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi digital kepada masyarakat, serta pemeliharaan sistem yang berkelanjutan agar kualitas pelayanan publik melalui SPBE dapat terus ditingkatkan. Kata kunci : SPBE, pelayanan publik, DPMPTSP, kualitas layanan, SERVQUAL, digitalisasi pemerintahan  Abstract This study aims to evaluate the impact of the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) on the quality of public services at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Subang Regency. The adoption of SPBE is part of the government's efforts to promote digital transformation in public service delivery, aiming for greater effectiveness, efficiency, and transparency. This research employed a quantitative approach using survey methods, by distributing questionnaires to community members who had utilized the licensing services provided by DPMPTSP. The quality of services was analyzed using the SERVQUAL model, which includes five key dimensions: reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. The results show that, in general, the implementation of SPBE has had a positive impact on improving public service quality. Respondents reported that the digital system provides accurate information, timely service delivery, and quick responses to complaints or inquiries. Furthermore, the transparency of the process and the security of digital data have increased public trust. Although services are provided digitally, staff members still demonstrate empathy and attentiveness to individual needs, including offering direct assistance when needed. However, several challenges remain, such as technical disruptions and limited digital literacy among some community members. Therefore, strategies for improving human resource capacity, public digital education, and regular system maintenance are necessary to ensure the sustainability and quality of public services through SPBE. Keywords: SPBE, public service, DPMPTSP, service quality, SERVQUAL, digital governance

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di wilayah perdesaan, dengan studi kasus di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara UPTD P5A, puskesmas, pemerintah desa, dan kader posyandu belum optimal. Hambatan utama terletak pada lemahnya sistem koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat sasaran. Berdasarkan temuan ini, disarankan adanya forum koordinasi rutin lintas sektor, penguatan kapasitas kader dan pelaksana desa, serta integrasi anggaran stunting ke dalam perencanaan Dana Desa. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola kolaboratif dalam pelayanan kesehatan masyarakat perdesaan. Kata kunci: Kolaborasi lintas sektor, stunting, implementasi kebijakan, perdesaan, UPTD P5A Â Abstract This study aims to analyze the effectiveness of cross-sectoral collaboration in implementing the accelerated stunting reduction program in rural areas, with a case study in Blanakan Subdistrict, Subang Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the collaboration among UPTD P5A, community health centers (puskesmas), village governments, and posyandu cadres has not been optimal. The main obstacles lie in weak coordination systems, limited resources, and low active participation from the target communities. Based on these findings, it is recommended to establish regular cross-sectoral coordination forums, strengthen the capacity of village implementers and cadres, and integrate stunting-related budgeting into Village Fund planning. This study provides practical contributions to strengthening collaborative governance in rural public health services. Keywords: Cross-sectoral collaboration, stunting, policy implementation, rural areas, UPTD P5A

This study aims to optimize the productivity of Crawler Crane heavy equipment in lifting precast concrete structural elements at PT Wijaya Karya Beton Tbk. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection through direct observation in the field. The data is based on the equipment's operating cycle time and work efficiency. The results of the study show that the Crawler Crane heavy equipment used by PT Wijaya Karya Beton Tbk. produces a productivity of 20 tons/hour or 160 tons/day for 8 hours with the need for 2 units of crawler crane heavy equipment, resulting in a work efficiency of 80%. So the productivity results from the calculation have been optimal, so it is hoped that the results of this study can be a reference in the management of heavy equipment, especially Crawler Cranes in construction work at the Company PT. Wijaya Karya Beton Tbk.

The rights of origin and traditional rights of Indigenous Peoples are aspects mandated by law to be recognized and protected as the basis of recognition. However, these rights are often misunderstood by the state in the formation of customary villages or the management of indigenous communities, resulting in many traditional communities (Indigenous Society) not receiving full recognition. The state often views the issues of indigenous communities administratively, without touching on abstract aspects such as local values, which results in misguided policies. This phenomenon occurs among Indigenous communities in Lebak Regency, where the establishment of customary villages, instead of strengthening customary rights, is caught in the tug-of-war of elite political interests. This discourse shows that asymmetric democracy, which should be an inclusive mechanism, instead creates negative implications such as the politicization of customs, the erosion of local values, the disruption of ecological balance, and the introduction of transactional politics. This article dissects the dynamics of the formation of customary villages through the perspective of asymmetric democracy, highlighting its implications for local values, ecosystem balance, and political practices. Using qualitative methods with a phenomenological approach, this article seeks to explore the meaning of the experiences of Indigenous Communities in Lebak Regency in facing the challenges of democracy and the recognition of customary rights. This study found that the establishment of customary villages in Lebak Regency, which was expected to strengthen the recognition of customary rights, is instead influenced by the tug-of-war of political interests, thereby threatening local values and environmental balance and encouraging the politicization of customary practices within the framework of asymmetric democracy.