This study examines the hypocritical attitudes of officials in this country from a critical juridical perspective with a moral dimension. The method used in this study is a literature study method with a legal philosophy approach. This study also uses relevant empirical and normative legal data to support the research. The urgency of this research is the increasingly disturbing hypocritical attitudes of officials in this country, which have a negative impact on the life of the nation. Law is an instrument that plays a crucial role in improving this situation. This research differs from previous research that has focused more on the study of cases of violations of positive law by state officials. Meanwhile, this study has a critical dimension through legal morality towards the hypocritical attitudes of officials. The novelty of this research is also evident in the issue of hypocrisy of officials, which is the main topic of study, rather than violations of laws and regulations. The dimension of moral attitudes that is rarely touched by the law becomes a separate and different study in this study.

The purposes of this research is to identify and analyzed environmental management regulated according to international and Indonesia law. Also to proposed the optimization land conversion regulations to overcome exploitation. The research method used in this research is the library search method, namely by studying various legal books, a collection of laws and regulations, legal articles, the internet and other written sources. The results of the study show how the regulation of international law for the protection of the environment needs to be considered for its sustainability. From this research, it can be concluded that international law regulation on environmental utilization must have an appropriate spatial planning by taking into account the sustainability of the environment itself.

This study aimed to analyze the legal policies of Bali regionaldevelopment planning in providing protection for the existence ofSubak sustainability in development. This study employed anormative legal research method with a statutory approach, andanalytical conceptual approach. The results indicated that theexistence of Subak has been recognized as a model of managementirrigation in Bali that has been inherited by ancestors, which isprotected by the 1945 Constitution. However, the direction ofregional development planning within the framework ofautonomy, places the agricultural sector as the preferredgovernment affair of the regional government authority. Hence, itcauses the agricultural sector does not become the leading sectorin development planning, and beside the priority of theagricultural budget from the portion of planning and regionaleconomic development, which is still below 2% (two percent).There are also a lack and difficulties in synergizing regionaldevelopment in agriculture with efforts to protect Subaks acrossdistricts/cities in the province of Bali.

Penipuan sebagai kejahatan keuangan dalam beberapa kasus berkembang menjadi kejahatan skala masif di Indonesia. Artikel ini menyajikan kajian terhadap kasus-kasus penipuan yang masif tersebut yang dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Kajian dimulai dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta literatur hukum terkait. Selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi yang bertujuan mengidentifikasi karakteristik kasus-kasus penipuan berskala massif, berikut problematika yang dihadapi para korban, serta terakhir merumuskan preskripsi mengenai sistem pemulihan kerugian bagi para korban tersebut. Hasil kajian menunjukkan penipuan masif di Indonesia berkarakteristik pokok pada hubungan awal keperdataan (bisnis) yang dibentuk sebelumnya antara pelaku dan korban. Pada hubungan tersebut, pelaku kejahatan melakukan kegiatan penghimpunan dana yang besar dari masyarakat dengan modus skema ponzi atau money game yang disertai dengan pengelolaan keuangan korporasi yang tidak profesional dan transparan. Problematika timbul pada upaya pemulihan kerugian para korban, utamanya karena kompleksitas dan tumpang tindihnya ketentuan pemulihan kerugian beserta implikasi hukumnya. Untuk menyelesaikan problematika ini, maka dapat dirumuskan suatu konsep sistem integratif dengan memadukan fitur-fitur pada hukum acara perdata dan pidana, prosedur kepailitan, dan sistem restitusi korban, yang mampu mendukung dan memperkuat penyelesaian pemulihan kerugian yang adil bagi korban. Tahapan sistem ini secara teknis terdiri atas penyusun permohonan restitusi yang melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pemeriksaan restitusi pada sidang pengadilan bersama dengan pemeriksaan perbuatan dan kesalahan pelaku kejahatan, dilanjutkan dengan penjatuhan pemidanaan restitusi serta perampasan aset. Terakhir, pemberesan harta kekayaan pelaku dan pembayaran kerugian sebagai pemulihan korban.

Banyaknya pembatalan terhadap peraturan daerah memunculkan persoalan mengenai kapasitas penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks negara hukum Indonesia yang secara khusus mencermati kewenangan dan signifikansi pembatalan peraturan daerah. Artikel ini disusun dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks hukum hukum Indonesia bercirikan penghormatan terhadap asas legalitas yang mana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Mengenai isu pembatalan peraturan daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK Nomor 137/ PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah memperjelas kewenangan untuk melakukan executive review dan judicial review.

Kepolisian bertanggung jawab dalam mencegah gejala sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketetiban masyarakat (kamtibmas). Dalam rangka pelaksanaan tugasnya di bidang tersebut, polisi menerapkan pemolisian masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo yang disusun melalui suatu penelitian yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan kapolri tersebut belum sepenuhnya dijalankan karena minimnya jumlah anggota kepolisian yang ditugaskan ke masing-masing wilayah kerja. Guna mendukung penegakan hukum di Provinsi Gorontalo, kemudian dibentuk Polisi Masyarakat (Polmas) di masing-masing wilayah atau desa/kelurahan. Dalam praktiknya ternyata ditemukan hambatan dalam penerapan Polmas di wilayah Gorontalo, yakni masih lemahnya pemahaman terhadap konsep Polmas serta isu mengenai masih relatif rendahnya gaji/tunjangan Polmas.

Kontrak kemitraan elektronik telah mempermudah setiap orang untuk bermitra, termasuk menjadi mitra youtube. Youtube tidak hanya mengikat orang dewasa yang menjadi mitra youtube namun anak juga menjadi mitra youtube. Keabsahan kontrak mitra youtube terhadap anak menjadi permasalahan dan akibat hukum terhadap kontrak yang dilakukan oleh anak. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji tentang keabsahan kontrak kemitraan yang dilakukan oleh youtube kepada anak yang tidak cakap menurut pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 dan mengetahui akibat hukum dari kontrak kemitraan yang dilakukan oleh anak, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Kontrak kemitraan youtube kepada anak sebagai mitra youtube dengan media elektronik harus sesuai dengan pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 dan pasal 1320 KUH Perdata dimana kecakapan adalah salah satu syarat untuk kontrak elektronik dianggap sah , apabila tidak memenuhi syarat-syarat maka kontrak kemitraan melalui media elektronik adalah tidak sah. Akibat hukum kontrak mitra melalui media elektronik yang dilakukan oleh anak adalah dapat dibatalkan melalui pengadilan untuk membatalkan kontrak tersebut. Apabila tidak ada keberatan dan pembatalan oleh salah satu pihak maka kontrak mitra elektronik tetap sah dan mengikat para pihak.