Perkembangan media massa cetak dan elektronik yang cepat pada saat ini telah dijadikan sarana yang sangat tepat bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk dan jasa yang dihasilkannya kepada masyarakat luas. Dengan kebebasan tersebut, tidak lantas membuat para pelaku usaha periklanan membuat iklan yang bersifat menyesatkan, membiasakan dan membahayakan para penggunanya. Melalui pendekatan yuridis normatif, tulisan ini menjelaskan pentingnya pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara online dengan benar, yakni kualifikasi barang dan jasa harus sesuai dengan aslinya. Karena di era digital ini, banyak konsumen yang tertipu. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena itu, pelaku usaha tidak bisa memasarkan barang dan/jasa dengan sewenang-wenang dan konsumen tidak dirugikan dan terlindungi untuk dapat membeli barang dan/atau jasa online dengan aman. The rapid development of print and electronic mass media at this time has become a very appropriate tool for business people to introduce the products and services they produce to the wider community. With this freedom, it does not necessarily make the advertising business actors make advertisements that are misleading, refract and endanger their users. Through a normative juridical approach, this paper explains the importance of business actors to market their products online correctly, namely the qualifications of goods and services must be in accordance with the original. Because in this digital era, many consumers are deceived. This paper also explains how consumer protection is regulated in the Consumer Protection Act. Therefore, business actors cannot market goods and / services arbitrarily and consumers are not harmed and protected to be able to buy goods and/or services online safely.

Potensi lahan reklamasi pantai di Indonesia dilakukan dengan mengali sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pengelolaan pesisir untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan laut dan pesisir pantai menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga kewenangan dan pengawasan dari pemerintah daerah berkurang. Hal ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat pesisir.Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi lahan reklamasi pantai di Indonesia yang berkelanjutan dan merekonstruksi kebijakan reklamasi pantai yang berkeadilan. Penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam ranah pendekatan Social Legal. Di dalam hal ini terdapat dua aspek penelitian, yaitu aspek legal research, yakni obyek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm” dan socio research, yaitu digunakannya metode dan teori teori ilmu sosial tentang hukum.Hasil penelitian bahwa potensi lahan reklamasi pantai sebagian besar adalah untuk pengembangan usaha dan kawasan wisata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Rekonstruksi kebijakan reklamasi pantai yang berkeadilan sosial di Indonesia dilakukan dengan merekonstruksi nilai kebijakan berupa pembuatan kebijakan yang melibatkan masyarakat secara genuine dan merekonstruksi hukum kebijakan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. The potential of coastal reclamation land in Indonesia is done by multiplying natural resources and human resources for coastal management for the welfare of the surrounding community. Since the enactment of Law Number 32 Year 2014 concerning Regional Government, the authority of the sea and the coast has become the authority of the Provincial Government, so that the authority and supervision of the regional government is reduced. This is very influential for the lives of coastal communities. The aim of the study was to determine the potential of coastal reclamation land in Indonesia that is sustainable and to reconstruct a fair coastal reclamation policy. This research can broadly be grouped into the realm of the Social Legal approach. In this case there are two aspects of research, namely the legal research aspect, namely the object of research that still exists in the form of law in the sense of “norm” and social research, namely the use of methods and theories of social science theory about law. Based on the results of the study that the potential of coastal reclamation land is mostly for business development and tourist areas for the welfare of the surrounding community. Reconstruction of the coastal justice social reclamation policy in Indonesia is done by reconstructing the value of policies in the form of policy that involves the community genuinely and reconstructing the prevailing legal policy regulations.

Pada perkembangan masyarakat saat ini yang dipicu oleh pertumbuhan teknologi, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum, termasuk dalam konteks ini adalah hukum anak. Penelitian ini membahas tentang kapasitas hukum bagi anak untuk menabung di bank secara mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan perbankan, anak yang masih dibawah umur tidak memiliki kapasitas hukum untuk menabung secara mandiri. Kondisi ini secara faktual bertentangan dengan kenyataan bahwa banyak anak yang sudah memiliki penghasilan secara mandiri melalui pekerjaan yang dilakukan mereka. Padahal di sisi lain bank adalah lembaga negara yang menyimpan dana sangat banyak untuk menumbuhkan ekonomi bangsa. Kedua belah pihak (anak dan bank) saling memiliki kepentingan. Minat mereka bertemu dalam sebuah kesepakatan. Mereka dikumpulkan bersama secara legal dengan kapasitas legal sebagai perjanjian persyaratan yang sah. On society development currently which it stimulate by grow up the technology arise variant law interest. The complexities of interest arise from person in legal capacity according laws-child. Saving independently on child is the eduqation to them early for set financial as supplies them carry out the work world. This is the interest or rights which should be protected by law. Child has worked as laborer don’t think that saving is a eduqation access only but it has become a necessary evil of financial to a child. Whereas at another side a bank is state instiution which keep a fund very much for grow up economy of nation. Both parties (child and bank) have an interest each other. The interest them meet in a agreement. They are collected together by illegal to legal capacity as legitimate terms agreement.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan & KB) mempunyai peran untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang Keluarga Berencana. Artikel ini membahas tentang peran Bapermas, Perempuan & KB Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga, Bapermas, Perempuan & KB Sub Bidang Keluarga Berencana dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat telah membina Kelompok Bina Keluarga Berencana seperti Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia dan Kelompok Bina Keluarga Remaja. Bapermas, Perempuan, KB setiap bulan juga telah melakukan pelatihan, penyuluhan dan mengevaluasi serta memonitoring kegiatan tersebut. Faktor Penghambat Bapermas, Perempuan & KB Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah kurang adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga masih kurang, tenaga pendamping masih sangat terbatas lalu kemampuan setiap Kelompok yang mengikuti berbeda-beda. The Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning has a role to carry out the preparation and implementation of regional policies that are specific in the field of Natural Resources Development, Environment and Appropriate Technology, the field of Institutional and Social Culture society, community Economic Development field, the field of Womens Empowerment and Family Planning field. This article analyzes the role of the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Semarang in improving the welfare of the family. This study uses empirical juridical approach. The results showed Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Semarang in enhancing Family Welfare has aligned with Mayor Regulation No. 46 of 2008. The results showed in its efforts in improving the welfare of the family, the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Sub-Sector family Planning and Community Economic Development has trained groups like family Planning Bina Usaha Income Families, BKB, Elderly and family Development family Development Group of Teenagers. Bapermas, Women, KB every month has also conducted training, counseling and evaluating and monitoring these activities. Factors hindering the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Semarang in improving the welfare of the family is a lack of awareness of the public to participate in the Family Development Group is still lacking, assistants is still very limited and the ability of each group who followed different.

Paten sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata. Paten sederhana dapat diterapkan dalam dunia industri yang dimaksudkan sebagai invensi produk. Artikel ini membahas tentang bagaimana model percepatan komersialisasi paten sederhana dalam industri; dan apa saja hambatan model percepatan komersialisasi paten sederhana dalam industri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa model percepatan komersialisasi Paten Sederhana dalam dunia Industri dilakukan melalui pendampingan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku UKM inventor paten sederhana; selain itu dilakukan pelatihan khusus pada Sumber Daya Manusia di unit-unit khusus di Disperindag yang tersebar di Indonesia. Adapun hambatan penerapan model percepatan komersialisasi Paten Sederhana pada dunia industri adalah kendala yuridis dalam Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001; Kendala budaya hukum di kalangan masyarakat UKM. A simple patent is an invention that has a usability value more practical than the previous invention and is visible. Simple patents can be applied in the industrial world intended as product invention. This article discusses how to model the acceleration of commercialization of simple patents in the industry; and what are obstacles model the acceleration of commercialization of simple patents in the industry. This research uses juridical-sociological method and qualitative approach. The results of the research show that the acceleration model of commercialization of Simple Patent in the world of Industry is done through assistance from central government and local government to raise awareness of SME inventor of simple patent inventor; in addition to special training on Human Resources in special units in Disperindag spread across Indonesia. The obstacles of applying the acceleration model of commercialization of Simple Patents to the industrial world are juridical constraints in the Patent Law. 14 of 2001; Legal culture constraints among the SME community.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambata-hambatan yang dihadapi pengerajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun Gringsing yang dihasilkan, serta menganalisis metode penentuan desa Tenganan sebagai wilayah perlindungan geografis kerajinan tenun tradisional Gringsing dalam kaitannya dengan penguatan ekonomi wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan pengrajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun yang dihasilkan karena belum ada kesepakatan untuk menunjuk salah seorang untuk dijadikan pemegang Hak Cipta atau mencari alternatif hukum dalam melakukan permohonan pendaftaran perlindungan hukum indikasi geografis. Adapun metode penentuan Desa Tenganan sebagai wilayah indikasi geografis tenun Gringsing adalah bahwa tenun Grinsing memiliki sejumlah indikasi kekhasan daerah seperti faktor lingkungan geografis yang menunjukkan bahwa Desa Gringsing memiliki sejumlah ciri indikasi geografis seperti faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada tenun Gringsing yang dihasilkan. This study aimed to analyze the obstacles faced craftsmen Gringsing in performing the maintenance of geographical indications to Gringsing weaving products, as well as analyzing the method of determining the Tenganan village as the protection of geographical regions of Gringsing traditional weaving craft in relation to strengthening the region’s economy. This research is a socio-juridical approach. The results of this study indicate that barriers weaving Gringsing in performing the maintenance of geographical indications against woven products generated because there is no agreement to appoint one to serve as holders of Copyright or seek legal alternatives to make application for registration of the legal protection of geographical indications. The method of determining Tenganan as an area of geographical indications weaving Gringsing is that weaving Grinsing has a number of indications of regional specialties such as geographical environment factors which indicate that the village Gringsing has a number of characteristics of geographical indications such as natural factors, human factors, or a combination of both factors which characterizes and certain qualities in woven Gringsing produced.

Izin penyertifikatan tanah ayahan desa akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan swadaya masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa ke depan. Apalagi penyertifikatan tanah ayahan desa ini merupakan muara dari pencerahan. Juga merupakan upaya pembenahan struktur dan taraf kesejahteraan warga masyarakat, dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya desa yang dimiliki untuk diakomodasi sehingga dapat dijadikan pemasukan bagi pendapatan desa. Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan landasan hukum yang pasti bagi desa yang tersebar di wilayah Indonesia untuk mengaktualisasikan diri dalam berkreasi mengelola SDA dan SDM yang dimiliki sehingga bisa bermanfaat bagi pengembangan kemajuan desa terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisi dasar penyertifikatan tanah ayahan desa dan implikasinya terhadap swadaya masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tianyar Timur Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah lewat otonomi, daerah memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pembangunan daerah berdasarkan kemampuan yang dimiliki; Selain itu, penyertifikatan tanah ayahan desa berimplikasi bagi pembenahan tatanan pemerintahan desa. Permission certifying Ayahan Village land will give a huge impact to change organizations, and implementation of rural development in the future. Moreover certifying Ayahan land of this village is the estuary of the enlightenment. It is also an effort to revamp the structure and the level of welfare of citizens, by optimizing the potential resources owned by the village to be accommodated so that it can be used as income to the income of the village. The enactment of Law No.32 Year 2004 on Regional Government has given a definite legal basis for the villages which are spread throughout Indonesia to actualize themselves in the creative management of natural resources and human resources that could be useful for the development of rural progress related. This study aimed at the basis of certifying land menganilisi ayahan village and its implications for organizations in rural development in the Village of East Tianyar Kubu district of Karangasem regency. The results of this study indicate that the delegation of authority from the center to the regions through the autonomous regions have the authority in carrying out local development based on capabilities; Furthermore, certifying ayahan rural land reform has implications for village governance structure.

Penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui persepsi dan  harapan masyarakat di wilayah Desa Sulang, Kemadu dan Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, terhadap pemberian pelepasan bersyarat bagi nara pidana korupsi. Analisis kualitatif dan kuantitatif digunakan bersama-sama dalam penelitian ini karena sumber data utama diambil dari kuesioner dan wawancara mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis,dengan pendekatan kualitatif,serta menggunakan  teknik pengumpulan data: studi kepustakaan dan dokumen,wawancara, focus group discussion serta angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pemberian pembebasan bersyarat dan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sehingga jelas perlu ditolak dan berharap perlu ditempuh usaha lain melalui non penal.  Corruption is an issue that never dry to talk about. The term corruption itself is no longer just the domain of legal experts but also the theme gayeng in the story of ordinary light. This study aims to determine the perceptions and expectations of society in the village toast, Kemadu Landoh District and Village District toast Apex, against granting a conditional release for corruption convicts. Qualitative and quantitative analysis are used together in this study because the primary data is taken through questionnaires and in-depth interviews. The results of this study stated that parole and remissions for prisoners of corruption does not correspond with the sense of justice so clearly needs to be rejected and looked for alternative through non penal solution

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Sambas dalam membangun daerah perbatasan dan hasil dari pembangunan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Benang merah pembangunan perbatasan adalah jalan dan jembatan. Oleh karena itu sejak tahun 2002 pemerintah Kabupaten Sambas mengalokasikan dana APBD Kabupaten Sambas untuk membangun jalan dan jembatan. Pembangunan badan jalan sepanjang lebih kurang 50 km dapat dibangun dalam waktu 3 tahun. Meskipun badan jalan tersebut belum layak sebagai jalan untuk angkutan barang dan orang, namun melalui jalan tersebut wilayah perbatasan yang semula ditempuh antara 12 jam sampai 14 jam kini dapat ditempuh antara 2 jam sampai 3 jam dengan menggunakan mobil atau sepeda motor. Saat ini jalan tersebut telah ditetapkan sebagai jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/2009 tanggal 31 Desember 2009. Karena telah ditetapkan sebagai jalan nasional, maka kewenangan pembangunannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Mulai tahun 2011 ini pekerjaan jalan nasional dimulai dan dengan dana dari bantuan Asean Development Bank (ADB) sebesar lebih kurang Rp 300 milyar, diperkirakan pekerjaan jalan selesai pada tahun 2013. Selain itu kebijakan pembangunan perbatasan di Kabupaten Sambas tanpa petunjuk atau pedoman yang jelas, bahkan hingga saat ini seperti apa konsep pembangunan perbatasan masih diperdebatkan. This study aims to gain a full picture of the Sambas district government policy in developing border areas and the results of such development. The research approach used is a normative juridical approach. The results of this study showed that the border is a common thread in the construction of roads and bridges. Therefore, since 2002 the government district of Sambas Sambas district budgets allocate funds to build roads and bridges. Development along the road about 50 km can be built within 3 years. Although the road is not feasible as a way to transport goods and people, but through the way the border region that was originally taken between 12 hours to 14 hours can now be taken between 2 hours to 3 hours by car or motorbike. Currently the road has been designated as national roads by Public Works Ministerial Decree No. 631/KPTS/2009 dated December 31, 2009. Since it has been designated as national roads, the construction authority to the central government. Beginning in the 2011 national road work begins, and with the help of funding from Asean Development Bank (ADB) amounting to approximately USD 300 billion, is expected road works completed in 2013. In addition the development policy in the border district of Sambas without instructions or guidelines are clear, even to this day as to what the concept of development is disputed.

Disparitas putusan pidana memiliki pengertian berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Slawi; Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan hakim. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kasus dan konsep hukum pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara hakim menggunakan pertimbangan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tersebut mencakup tiga hal, yakni: factor hukumnya sendiri, factor pelaku dan hakim yang bersangkutan.  Disparities have an understanding of the decision of the imposition of criminal offenses which are not equal to the guilty party in the same case or cases are almost the same level of crime, whether it be done jointly or not without foundation that can be justified. This study aims to determine and analyze the basic considerations of judges in the criminal verdict against drug criminals in the District Court Slawi; Knowing the factors that influence the judge’s ruling against the perpetrators of particular crimes in violation of Article 112 paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 of narcotics. The data used are secondary data from the judge’s decision. Analytical approach used are the approach and the concept of criminal law cases. These results indicate that the judge decided the case using the consideration of evidence as mentioned in the Criminal Code. The factors that influence the judge’s decision covers three things, namely: the law of its own factor, perpetrators factor, and the judge concerned actors.