Indonesian State College of Accountancy

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia dalam konteks pergeseran dari pelaporan sukarela menuju pengungkapan keberlanjutan berbasis keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan scoping review kebijakan dengan menelaah dokumen regulasi, peta jalan, dan standar pelaporan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta mengkaji keterkaitannya dengan IFRS Sustainability Disclosure Standards yang dikembangkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB). Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia berlangsung melalui tiga fase utama. Fase inisiasi ditandai dengan penerapan POJK 51/2017 yang berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesadaran dan pengungkapan keberlanjutan berbasis pendekatan comply or explain. Fase transisi berlangsung melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang menekankan penguatan ekosistem, koordinasi lintas lembaga, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Fase harmonisasi global diwujudkan melalui Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) serta penerbitan PSPK 1 dan PSPK 2 yang mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2 sebagai dasar pengungkapan keberlanjutan nasional yang terintegrasi dengan pelaporan keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan paradigma pelaporan keberlanjutan di Indonesia merupakan hasil interaksi antara tekanan regulatif, dinamika normatif profesi akuntan, dan tuntutan harmonisasi global. Penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 menandai penguatan akuntabilitas pelaporan keberlanjutan melalui penekanan pada relevansi finansial dan keterkaitan informasi keuangan dan nonkeuangan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur kebijakan akuntansi keberlanjutan dengan memperjelas lintasan institusional pelaporan keberlanjutan di Indonesia serta memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan koordinasi regulator dan kesiapan profesi dalam mendukung implementasi standar keberlanjutan nasional.

This paper revisits the four foundational principles of taxation—neutrality, simplicity, certainty, and equity—as the bedrock of a fiscally independent and socially just tax system in Indonesia. Despite commendable progress in post-pandemic fiscal consolidation, Indonesia’s tax-to-GDP ratio has stagnated near 12 percent, far below the Asia-Pacific average of 19 percent. The study combines historical review, comparative analysis, and institutional assessment to argue that reaffirming these principles is essential to attain the country’s Vision 2045 target of high-income status. Drawing on OECD, IMF, and DDTC data (2019–2025) and the most recent academic literature, the paper shows that distortionary incentives, administrative complexity, and uneven enforcement undermine revenue potential. The analysis culminates in a policy framework that aligns neutrality, simplicity, certainty, and equity with digital-era governance and sustainable fiscal independence.

Government land is a strategic public asset whose safeguarding is particularly complex in regions with strong customary land tenure systems. In Eastern Indonesia, especially Papua, land is embedded not only in administrative and legal frameworks but also in indigenous social and cultural structures. This study examines the safeguarding of government land in Jayapura City using a qualitative legal-empirical approach grounded in a post-positivist paradigm. Data were collected through in-depth interviews with local government officials, customary leaders, academics, and land authorities, complemented by document analysis and field observations. The findings show that legal insecurity constitutes the most fundamental and systemic challenge. The absence or contestation of customary land release documents undermines formal land certification, weakens administrative registration, and exposes government land to recurring disputes and encroachment. These conditions reflect persistent tensions between formal state law and customary land governance rather than isolated administrative failures. This study argues that safeguarding government land in Papua requires a hybrid land governance framework that recognizes legal pluralism as an operational reality, supported by the institutional integration of customary mechanisms, participatory mapping, and strengthened inter-agency coordination. This study contributes to land governance literature by positioning legal pluralism not as a constraint but as an operational governance variable.

Dalam era abad ke-21 yang dinamis, negara-negara di seluruh dunia berinteraksi secara aktif untuk menanggapi perubahan yang terjadi. Universitas juga ikut dalam dinamika ini. Sebagai pusat pengetahuan, universitas memiliki peran yang semakin besar dalam pengaruh terhadap negara dan masyarakat lokal, serta mendapat tuntutan baru untuk menghadapi perubahan tersebut. Salah satu strategi yang diadopsi adalah menerapkan konsep Green Campus. Green Campus adalah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam pengelolaan kampus. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana konsep Green Campus diterapkan di beberapa negara, sekaligus menarik garis lurus dari tantangan dalam penerapannya secara berkelanjutan di berbagai negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan Scoping Review yang didukung oleh aplikasi Publish or Perish dalam mencari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang paling sering muncul adalah terkait pendanaan. Selain itu kurangnya pengetahun akan keberlanjutan oleh komunitas kampus dan kurangnya dukungan birokrasi dan manajemen kampus menjadi faktor penting dalam kelancaran Green Campus. Studi ini mengisi celah penelitian sebelumnya yang belum membahas terkait tantangan yang sama-sama dihadapi oleh negara-negara yang telah menerapkan Green Campus. Penelitian ini berimplikasi bahwa Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang membantu pembiayaan kampus yang akan atau sedang menerapkan Green Campus.

Penelitian ini merupakan simulasi penilaian terhadap Aset Tak Berwujud (ATB) berupa akun Instagram, dengan menggunakan Model Hibrida melalui pendekatan pendapatan. Pada suatu akun media sosial, terdapat dua karakteristik ATB yang berbeda, yaitu aset terkait pemasaran (merek pribadi) dan aset terkait pelanggan (basis pengikut). Untuk mengakomodir kedua karakteristik tersebut, penggunaan Model Hibrida dianggap dapat menjembatani celah metodologis dengan mengintegrasikan dua metode penilaian yang terkait, yaitu metode Penghematan Royalti (Relief from Royalty) dan Metode Arus Kas Terdiskonto (Discounted Cash Flow-DCF). Metode Relief from Royalty digunakan untuk mengukur nilai dari komponen merek pribadi (endorsement), sedangkan Discounted Cash Flow-DCF digunakan untuk mengukur nilai dari komponen basis pengikut. Untuk mendapatkan gambaran secara lebih riil dan mendalam, penelitian ini menggunakan akun Instagram Amanda Zahra (@aamandazahra) sebagai objek studi kasus. Dari penilaian dengan menggunakan Model Hibrida pada penelitian ini, diperoleh Nilai Kini atas Komponen Personal Brand (Endorsement) sebesar Rp286.464.314 dan Nilai Kini atas Komponen Langganan (Subscribers) sebesar Rp1.151.999.766. Dengan melakukan agregasi terhadap kedua komponen tersebut, estimasi nilai ekonomi total atas ATB berupa akun Instagram @aamandazahra setelah dibulatkan per Juni 2025 adalah sebesar Rp1.438.000.000. This research is a simulation of the valuation of an Intangible Asset (IA) in the form of an Instagram account, using a Hybrid Model through an income approach. A social media account possesses two distinct characteristics of IAs: marketing-related assets (personal brand) and customer-related assets (follower base). To accommodate both characteristics, the use of a Hybrid Model is considered capable of bridging the methodological gap by integrating two related valuation methods: the Relief from Royalty (RFR) method and the Discounted Cash Flow (DCF) method. The Relief from Royalty method is used to measure the value of the personal brand component (endorsement), while the Discounted Cash Flow (DCF) method is used to measure the value of the follower base component. To obtain a more realistic picture, this research uses the Instagram account of Amanda Zahra (@aamandazahra) as a case study object. From the valuation using the Hybrid Model in this research, the Present Value of the Personal Brand (Endorsement) Component was found to be IDR 286,464,314, and the Present Value of the Subscription (Subscribers) Component was IDR 1,151,999,766. By aggregating these two components, the estimated total economic value of the IA in the form of the Instagram account @aamandazahra, rounded as of June 2025, is IDR 1,438,000,000.

This study aims to identify the implication and challenge of implementing PSAK 22 Convergence of IFRS 3 on goodwill accounting in Indonesia. PSAK 22 which is converged with IFRS 3 regulates business combinations, including the recognition and measurement of goodwill, with a focus on the exception of amortization and the application of impairment tests (impairment tests). The research method used is the Systematic Literature Review (SLR) with an analysis of 11 related articles to elaborate on the main issues in the implementation of PSAK 22. The results of the study indicate that the implementation of PSAK 22 increases the transparency of financial statements and the relevance of information for stakeholders. On the other hand, there are challenges in implementing PSAK 22 such as the complexity of fair value measurement, high implementation costs, and managerial discretion that can affect reporting reporting. This study contributes to the literature on the implementation of PSAK 22 in Indonesia by offering insights into the benefits and challenges faced by entities in implementing this standard. The novelty lies in reviewing PSAK 22 implementation in Indonesia, highlighting implications and challenges in goodwill accounting, and providing insights on IFRS 3 convergence benefits and difficulties within Indonesia’s accounting environment. Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi dan tantangan penerapan PSAK 22 yang terkonvergensi dengan IFRS 3, khususnya terkait pengakuan dan pengukuran goodwill di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah systematic literature review (SLR) dengan analisis terhadap 11 artikel terkait untuk mengelaborasi isu-isu utama dalam penerapan PSAK 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 22 meningkatkan transparansi laporan keuangan dan relevansi informasi bagi pemangku kepentingan. Di sisi lain, terdapat tantangan dalam implementasi PSAK 22 seperti kompleksitas pengukuran nilai wajar, biaya implementasi yang tinggi, dan diskresi manajerial yang dapat memengaruhi keandalan pelaporan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur tentang implementasi PSAK 22 di Indonesia dengan menawarkan wawasan mengenai manfaat dan hambatan yang dihadapi oleh entitas dalam melaksanakan standar ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian implementasi PSAK 22 di Indonesia, yang menyoroti implikasi dan tantangan dalam akuntansi goodwill serta memberikan wawasan tentang manfaat dan kesulitan konvergensi IFRS 3 dalam lingkungan akuntansi Indonesia.

This study is a qualitative study with a descriptive approach, namely an approach that explores the main topics in this study using descriptive texts. The data used in this study is secondary data that the researcher obtained indirectly from scientific articles, books, scientific journals, and various other sources commonly used in research. The data used was analyzed using smart PLS 4.0 analysis tools. The result in this artcile show that toll road infrastructure development has several positive impacts, including accelerating the distribution of goods and services, strengthening the industrial and manufacturing sectors, improving the tourism sector, encouraging the growth of MSMEs and the regional economy, and so on. In addition to its positive impacts on economic growth, toll road infrastructure development also has several negative impacts, one of which is environmental pollution. To address this issue, every toll road infrastructure development should also protect the environment and adhere to a sustainable development system.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan wildlife hazard dalam upaya meningkatkan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Juwata Tarakan. Permasalahan hewan liar seperti burung, biawak, dan anjing yang sering memasuki kawasan sisi udara berpotensi mengancam keselamatan penerbangan dan mengakibatkan kerusakan pesawat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Data utama diperoleh dari Wildlife Hazard Report Air Traffic Services Logbook UPBU Juwata Tarakan serta wawancara dengan pihak pengelola bandara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan bahaya hewan liar di UPBU Juwata Tarakan belum berjalan optimal. Faktor penyebab utama meliputi kondisi fisik bandara seperti pagar perimeter yang tidak tertutup rapat, adanya genangan air, vegetasi liar, serta belum tersedianya alat pengusir hewan khusus. Penanganan yang dilakukan masih bersifat reaktif dan belum berbasis pada sistem manajemen bahaya hewan liar yang terencana. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keselamatan penerbangan diperlukan peningkatan pengawasan rutin, perbaikan fasilitas fisik, pengadaan alat pengusir hewan liar, serta koordinasi lintas instansi guna mendukung implementasi Wildlife Hazard Management secara efektif.

Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah penghasil kelapa di Indonesia yang menghasilkan banyak produk kelapa yang beredar di pasaran. Potensi sumber daya kelapa yang melimpah mendorong tumbuhnya berbagai unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan berbagai produk turunan kelapa yang dikelola, seperti minyak kelapa, kopra hingga keripik kelapa. UMKM menjadi pengelola kelapa yang membantu mendukung perekonomian daerah. Namun, pada kenyataannya kebanyakan pelaku usaha dalam menetapkan harga jual hanya mengandalkan estimasi kasar dari biaya produksinya ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkannya. Bahkan kadang kala penetapan harga dilakukan tanpa mempertimbangkan biaya produksi, melainkan langsung mengikuti harga pasar. Terlebih lagi dalam bidang produksi kelapa dan turunannya, harga bahan baku bersifat fluktuatif sehingga diperlukan sistem yang mendukung fleksibilitas. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendesain aplikasi perhitungan Harga Pokok Produksi dengan tampilan sederhana sehingga dapat memudahkan pelaku usaha untuk menghitung harga pokok produksi. Metode perhitungan yang digunakan adalah Activiy Based Costing (ABC) yang mencakup seluruh komponen biaya (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik) karena metode ini dapat mengalokasikan biaya secara lebih akurat berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi oleh produk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif Deskriptif, dengan teknik wawancara mendalam untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan pelaku usaha yang bisa dijadikan fitur dalam aplikasi. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya aplikasi user-friendly berbasis Activity Based Costing, peningkatan pemahaman dan efisiensi pencatatan biaya produksi, dan publikasi jurnal ilmiah dalam jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 5. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu UMKM dalam menetapkan harga jual yang rasional, memperbaiki system keuangan, dan meningkatkan daya saing serta keberlanjutan usaha mereka.

Program Training of Trainers (ToT) Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan BUM Desa di Kabupaten Grobogan bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola keuangan dalam menyusun laporan sesuai Keputusan Menteri Desa PDTT No. 136/2022. Program ini memanfaatkan aplikasi Excel yang dikembangkan PKN STAN untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Melalui pendekatan ToT, peserta yang telah dilatih diharapkan dapat mendampingi BUM Desa lainnya sehingga kompetensi meningkat secara merata di seluruh wilayah. Target program adalah 1.400 BUM Desa mahir menyusun laporan keuangan pada 2024. Pelaksanaan dimulai dengan analisis proses bisnis dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Pelatihan utama berlangsung tiga hari dengan metode pre-test dan post-test. Dari 37 peserta, nilai rata-rata meningkat dari 56 menjadi73. Pendampingan daring melalui Zoom dan WhatsApp juga diberikan untuk membantu praktik penyusunan laporan. Beberapa kendala teridentifikasi, seperti keterbatasan pemahaman akuntansi, kurangnya perangkat komputer, dan kesulitan penggunaan Excel. Oleh karena itu, pendampingan lanjutan diperlukan, termasuk melibatkan mahasiswa akuntansi sebagai pendamping. Program ini berpotensi direplikasi di wilayah lain guna memperkuat kapasitas pengelola BUM Desa di Indonesia.