Nomor Research (Germany)

Penelitian ini di latarbelakangi oleh rendahnya kemampuan membaca siswa kelas 2 SD No.6 Belok. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca melalui penerapan model pembelajaran TGT dengan media permainan Bahasa susun kata. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dalam bentuk penelitian PTK ( Penelitian Tindakan Kelas ) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan Tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian berjumlah 9 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, dan dokumentasi. Pada siklus I digunakan media kartu huruf berwarna, sedangkan pada siklus II digunakan teka -teki silang yang dirancang untuk membantu siswa mengenal, menyusun, dan memahami kata dalam bacaan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kemampuan membaca siswa, dari rata-rata nilai 56,6 pada pra-tindakan menjadi 63,3 di siklus I, dan meningkat lagi menjadi 82,7 di siklus II. Sebanyak 8 dari 9 siswa berasil mencapai kriteria yang ditentukan. Dengan demikian, model TGT terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa.

This research intends to examine the influence of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK) toward Opportunistic Behavior of Budget Compilers in Provincial Governments in Indonesia. The research objects selected to be the research population are 34 provinces in Indonesia during 2017-2021. The sampling technique was selected purposively with a total sample of 25 provinces in Indonesia. The type of study data source is in the form of secondary data those are Budget Realization Reports for each Provincial Government sourced from the BPK RI and expenditure information data based on functions contained on DJPK website. Multiple linear regression analysis is used as a method of analysis by applying the IBM SPSS version 29 program. The conclusions obtained from the research indicate that partially Regional Original Revenue effects Opportunistic Behavior in Budgeting, while General and Special Allocation Fund partially have no effect on Opportunistic Behavior in Budgeting. Meanwhile, together, Regional Original Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund influence the Opportunistic Behavior of Budgeting. This research is limited to the provincial government level and only discusses the influence of PAD, DAU, and DAK on Opportunistic Behavior in Budget Preparation within a five-year period, therefore it would be better if further research to increase the quantity and variety of samples so the scope of research is wider. Apart from that, it is hoped that future researchers will be able to use other related variables so that other factors that might cause opportunistic behavior can be identified.

Imitation learning (IL) is a simple and powerful way to use high-quality human driving data, which can be collected at scale, to produce human-like behavior. However, policies based on imitation learning alone often fail to sufficiently account for safety and reliability concerns. In this paper, we show how imitation learning combined with reinforcement learning using simple rewards can substantially improve the safety and reliability of driving policies over those learned from imitation alone. In particular, we train a policy on over 100k miles of urban driving data, and measure its effectiveness in test scenarios grouped by different levels of collision likelihood. Our analysis shows that while imitation can perform well in low-difficulty scenarios that are well-covered by the demonstration data, our proposed approach significantly improves robustness on the most challenging scenarios (over 38% reduction in failures). To our knowledge, this is the first application of a combined imitation and reinforcement learning approach in autonomous driving that utilizes large amounts of realworld human driving data.

Stabilitas dari Geopolitik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa aspek penting yaitu aspek sosial budaya yang memiliki beragam budaya, adat istiadat, agama dan Bahasa sebagai suatu sistem sosial yang mendukung kekuatan kebangsaan Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, maka konsep legalisasi Living Law dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP akan secara langsung mempengaruhi stabilitas geopolitik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan subjek pada unsur criminal justice system yaitu Bareskrim Polri, Kejagung RI dan MA RI ditambah dengan Kemendagri, Kemenkumham dan beberapa ahli hukum pidana. Hasil yang diperoleh adalah bahwa terdapat banyak sekali suku bangsa yang memiliki aturan adat tidak tertulis yang berbeda-beda, bahkan satu suku bisa memiliki lebih dari satu adat dari satu desa ke desa lainnya. Demikian halnya terdapat fakta bahwa Pemerintah pernah membatalkan ribuan Perda yang tidak sejalan dengan tujuan nasional dan bersifat intoleran. Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian adalah perlu adanya perumusan Kebijakan yang matang, strategis dan visioner untuk melaksanakan amanat pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP agar stabilitas geopolitik Indonesia terjaga dan menjadi kekuatan kedudukan Indonesia dalam kancah regional serta global baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya.

RINGKASAN - PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah menjadi acuan hukum bagi PNS dan dijadikan dasar untuk mengatur aparatur Negara menjadi baik dan benar. Di lingkungan Kelurahan Martubung beberapa kali terjadi pelanggaran berkaitannya dengan pelanggaran disiplin yaitu datang terlambat disaat jam masuk kerja dan ketidakhadiran tanpa pemberitahuan pada jam kerja dan permasalahan lainnya. Oleh karena itu penulis merumuskan bagaimana pelaksanaan peraturan Disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Kelurahan Martubung. Metode penelitian yang dilakukan adalah Metode diskriptif, yaitu menganalisa, menginterprestasikan data tersebut sehingga menghasilkan jawaban dan gambaran terhadap implementasi peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dikelurahan Martubung. Perani aparaturi negarai semakini pentingi untuki penyelenggaraani i pemerintahani dani pembangunani karenai pegawaii negerii merupakani aparaturi Negarai yangi menyelenggarakani pelaksanaani pemerintahani dani pembangunani dalami usahai mencapaii tujuani nasional. Berjalan baiknya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan tidak terlepas keikutsertaan aparatur negara. Faktor terjadinya pelanggaran disiplin yaitu faktor internal dimana faktor ekonomi dan keluarga, kesadaran yang kurang dan aparatur negara yang kurang memahami perundang–undangan yang berlaku, terutama PP Nomor 53 Tahun 2010, kesempatan yang banyak dan kerjaan yang sedikit.Kata Kunci : Implementasi, Disiplin, PP No. 53

Pedagang Kaki Lima merupakan masalah klasik yang selalu dijumpai di seluruh wilayah Indonesia, keberadaannya selalu membuat kota/pasar menjadi kurang tertata rapi dan menyebabkan kemacetan karena kegiatan operasionalnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkayang berdasarkan Perda nomor 10 Tahun 2019 Kabupaten Bengkayang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk mengetahui apakah penertiban sudah sesuai dengan Perda tersebut atau tidak. Temuan dalam penelitian ini mengemukakan bahwa penertiban/relokasi yang diterapkan oleh Pemda Bengkayang dengan merelokasi pada pedagang kaki lima yang menjual sayur sudah sesuai dengan Perda dan akan dilakukan pembangunan pasar untuk berjualan dengan konsep yang lebih modern serta humanis unttuk para pedagang sayur sehingga dapat memperindah kota. Rekomendasi bagi Pemda Bengkayang adalah agar segera membangun pasar sayur yang refresentatif dan mudah diakses oleh semua pihak agar terciptanya keadilan bagi para pedagang sayur yang direlokasi pada dua tempat yang berbeda

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah rencana aksi global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDGs desa. Regulasi ini mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDGs serta Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang salah satu materinya memuat tentang pendataan desa. Pendamping Desa memiliki peran penting untuk melakukan pendampingan terhadap jalannya program SDGs desa. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana problematika yang dialami pendamping desa dalam pendampingan program SDGs desa kepada para pemangku kepentingan di desa. Riset ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa pendamping desa di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa masalah yang terjadi dalam proses pendampingan yang dilakukan pendamping desa di Provinsi Riau antara lain kuantitas pendamping yang terbatas, peningkatan kapasitas yang tidak maksimal, wilayah yang sulit dijangkau terutama di daerah pesisir, teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan sering mengalami error sehingga input data sering terkendala, monitoring yang terbatas, serta dukungan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Mataram di masa pandemi covid-19 pada tahun 2019 sampai dengan 2020 dengan didasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 untuk menilai kinerja keuangan dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 untuk menilai kemampuan keuangan. Desain penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian mengindikasikan kinerja keuangan aspek capaian (output) atas rasio kemandirian berada pada kriteria konsultatif, sedangkan aspek penyerapan anggaran dan konsistensi penyerapan anggaran atas rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada tingkat sedang. Hasil juga menunjukkan pemerintah daerah Kota Mataram sangat efektif dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai target yang ditentukan sebelumnya, namun sangat tidak efisien dalam mengatur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Ditinjau dari rasio aktivitas, pemerintah daerah Kota Mataram sebagian besar mengalokasikan belanja daerah terhadap belanja operasi dibandingkan belanja pembangunan. Sedangkan dari segi kemampuan keuangan, pemerintah daerah Kota Mataram memperoleh hasil rata-rata share sebesar 25% dan growth sebesar 0,67% dalam hal kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja APBD, dan penyerapan anggaran. Terkait kondisi keuangan daerah, hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah Kota Mataram tidak berada dalam posisi ideal dan belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara sempurna.

Large-scale three-dimensional spatial data has gained increasing attention with the development of self-driving, mineral exploration, CAD, and human atlases. Such 3D objects are often represented with a polygonal model at high resolution to preserve accuracy. This poses major challenges for 3D data management and spatial queries due to the massive amounts of 3D objects, e.g., trillions of 3D cells, and the high complexity of 3D geometric computation. Traditional spatial querying methods in the Filter-Refine paradigm have a major focus on indexing-based filtering using approximations like minimal bounding boxes and largely neglect the heavy computation in the refinement step at the intra-geometry level, which often dominates the cost of query processing. In this paper, we introduce 3DPro, a system that supports efficient spatial queries for complex 3D objects. 3DPro uses progressive compression of 3D objects preserving multiple levels of details, which significantly reduces the size of the objects and has the data fit into memory. Through a novel Filter-Progressive-Refine paradigm, 3DPro can have query results returned early whenever possible to minimize decompression and geometric computations of 3D objects in higher resolution representations. Our experiments demonstrate that 3DPro out-performs the state-of-the-art 3D data processing techniques by up to an order of magnitude for typical spatial queries.

Digital health solutions, applications of artificial intelligence (AI) and new technologies, such as cardiac magnetic resonance imaging and cardiac human genetics are currently being validated in cardiac healthcare pathways. They show promising approaches for improving existing healthcare structures in the future by strengthening the focus on predictive, preventive and personalized medicine. In addition, the accompanying use of digital health applications will become increasingly more important in the future healthcare, especially in patients with chronic diseases. In this article, the authors describe acase of chronic heart failure (HF) as an example to provide an overview of how digitalized healthcare can be efficiently designed across sectors and disciplines in the future. Moreover, the importance of aself-determined patient management for the treatment process itself is underlined. Since HF is frequently accompanied by various comorbidities during the course of the disease that are often recognized only after adelay, the necessity for atimely simultaneous and preventive treatment of multiple comorbidities in cardiovascular diseases is emphasized. Against this background the currently separately applied disease management programs (DMP) are critically questioned. The development of aholistic DMP encompassing all indications for the treatment of chronic diseasesmay pave the way to amore efficient medical care system.