Universitas Mahendradatta

Resiliensi tenaga kerja dalam era Industri 4.0 dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti syarat rekrutmen yang ketat, beban kerja berlebih, upah stagnan, sistem kontrak kerja fleksibel, Undang-Undang Cipta Kerja, dan automatisasi kecerdasan buatan (AI). Dari perspektif Sosiologi Industri, yang menekankan dinamika sosial seperti solidaritas kelas pekerja, konflik kerja, dan reproduksi ketimpangan, tulisan ini menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut membentuk kemampuan tenaga kerja untuk beradaptasi. Syarat rekrutmen memperkuat diskriminasi kelas, sementara beban kerja dan upah yang tidak seimbang mencerminkan eksploitasi kapitalis. Undang Undang Cipta Kerja memfasilitasi fleksibilitas namun melemahkan perlindungan pekerja, sedangkan automatisasi AI mengancam pekerjaan tradisional namun membuka peluang keterampilan baru. Strategi seperti pendidikan inklusif, negosiasi kolektif, dan regulasi adil diperlukan untuk membangun resiliensi berkelanjutan, memastikan transformasi digital tidak memperburuk ketimpangan sosial.

Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi, termasuk dalam aspek penegakkan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan. Studi kasus di Kelurahan Delod Peken, Tabanan, Bali, Indonesia menunjukkan sinergitas positif antara pemerintah pusat sampai ke pemerintah lokal dan akar rumput dalam penanggulangan pandemi ini.. Komitmen tercermin dari kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas instruksi Presiden Joko Widodo untuk penerapan kondisi darurat Covid-19 pada tanggal 3- 20 Juli 2021. Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kondisi penurunan angka terjangkit dan kematian menjadi kewajiban setiap pribadi, aparat dan pemerintah. Kompleksitas pelaksanaan menjadi tantangan. Belum tersedia obat dan sebaran penularan masih tinggi di Tabanan. Sinergi di wilayah ini terjadi kerena kesadaran pemerintah dan akar rumput untuk saling menjaga dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Program pemerintah untuk imunisasi vaksin 1 juta per hari menjadi solusi sementara. Sementara solusi jangka panjangnya adalah bagaimana pendidikan kesehatan sejak dini dilaksanakan dengan penerapan 5 M (mencuci tangan dengan air yang mengalir, menghindari kerumunan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas) dan 3T (testing, trecing, treatment)

Ketimpangan dan kemiskinan terutama di perdesaan menjadi salah satu tantangan bangsa indonesia. Dibandingkan dengan perkotaan, proporsi penduduk miskin akibat dilema hadapi pindemi covid-19 jauh lebih banyak di desa. Apalagi di desa-desa terpelosok, daerah pinggiran atau daerah tertinggal, kondisinya jauh lebih memprihatinkan. Karena itu, pembangunan perdesaan menjadi prioritas. Dana Desa dengan jumlah besar disalurkan dan terus meningkat setiap tahun untuk pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal dan pemenuhan infrastruktur dasa serta pembiayaan akibat dilema hadapi pindemi covid-19. Untuk menanggulangi kemiskinan akibat pindemi covid-19 diperdesaan dan mengatasi ketimpangan antar desa dan desa dengan kota, pemerintah menetapkan strategi “membangun dari pinggiran dilema hadapi pindemi covid-19” sesuai agenda Nawacita. Pemerintah yakin pembangunan berbasis perdesaan sangat penting karena bisa memperkuat fondasi perekonomian negara serta mempercepat pembrantasan kemiskinan akibat dilema hadapi pindemi covid-19 dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pentingnya desa juga diakui oleh lembaga non pemerintah. Salah satunya kaloborasi masyarakat dan pelayanan untuk kesejahtraan ( Kompak), lembaga kemitraan pemerintah indonesia dan Australia. Dalam laporan analisis kebijakan berjudul : “DANA DESA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN AKIBAT DILEMA HADAPI PINDEMI COVID- 19”: tim ahli dari kompak menyebutkan desa mempunyai posisi strategi sebagai basis perubahan.

Perkembangan sistem pembelajaran digital di pendidikan tinggi menuntut desain pembelajaran yang tidak hanya interaktif, tetapi juga selaras dengan keterbatasan kognitif mahasiswa. Pada pembelajaran Matematika Teknik Industri, kompleksitas konsep abstrak sering kali diperparah oleh desain digital yang kurang memperhatikan prinsip ergonomi kognitif, sehingga meningkatkan beban kognitif dan menghambat pemahaman konsep. Di sisi lain, konten pembelajaran digital umumnya bersifat generik dan minim konteks budaya, padahal integrasi kearifan lokal berpotensi meningkatkan kebermaknaan dan keterlibatan belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran ergonomi kognitif dalam sistem pembelajaran digital Matematika Teknik Industri, dengan menekankan integrasi desain konten berbasis kearifan lokal serta pentingnya uji usabilitas dalam mendukung proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka, melalui analisis artikel ilmiah bereputasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep kunci, dan celah penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ergonomi kognitif secara konsisten mampu menurunkan beban kognitif ekstraneous dan meningkatkan efisiensi pembelajaran digital. Integrasi kearifan lokal berperan sebagai konteks pembelajaran yang membantu mahasiswa memaknai konsep matematis abstrak secara lebih konkret. Selain itu, kajian ini menegaskan bahwa usabilitas sistem pembelajaran digital perlu dipahami dalam perspektif kognitif-pedagogis, bukan semata-mata teknis. Temuan ini memberikan landasan konseptual bagi pengembangan pembelajaran digital Matematika Teknik Industri yang human-centered, kontekstual, dan berorientasi pada efektivitas kognitif.

Kemampuan numerasi pada masa sekolah dasar merupakan fondasi penting bagi perkembangan kognitif dan keberhasilan akademik di jenjang selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pola asuh dan keterlibatan orang tua dalam perkembangan numerasi anak melalui perspektif paradigma sosiologi antropologi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa lingkungan numerasi keluarga (home numeracy environment) berperan penting terhadap perkembangan numerasi anak. Dukungan orang tua yang bersifat suportif dan memberi ruang otonomi meningkatkan kepercayaan diri numerik dan capaian matematika anak, sementara gaya asuh yang mengontrol justru berdampak negatif. Pengetahuan orang tua mengenai tahapan perkembangan numerasi serta kemampuan mengelola kecemasan matematika terbukti memengaruhi kualitas dukungan yang diberikan. Selain itu, praktik numerasi informal dalam rutinitas keluarga, seperti menghitung saat berbelanja atau memasak, lebih efektif dibanding pendekatan formal yang mekanistik. Penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan numerasi anak tidak hanya merupakan ranah pedagogik sekolah, melainkan juga konstruksi sosial-budaya yang tumbuh melalui interaksi keluarga, nilai, dan kebiasaan sehari-hari. Implikasinya, penguatan numerasi perlu dirancang berbasis keluarga, kolaboratif, dan kontekstual dengan budaya lokal.

Mediation, as one of the alternative dispute resolution (ADR) mechanisms in civil cases, aims to provide efficient, timely, and non-confrontational solutions for disputing parties. Within the Indonesian legal system, mediation has been formally regulated through the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. This study seeks to examine the implementation of civil dispute resolution through mediation from a legal perspective while also assessing its empirical effectiveness in district courts. The research employs an empirical juridical approach, with data collected through in-depth interviews with mediator judges, advocates, and disputing parties who have participated in the mediation process, supported by documentation studies of civil case decisions resolved through mediation. The findings reveal that, normatively, mediation has a sufficiently strong legal foundation as an alternative method of dispute resolution. However, its practical effectiveness remains constrained by several challenges, such as the limited understanding and legal awareness of disputing parties, time constraints faced by mediator judges, and the absence of an optimal supervisory mechanism for monitoring mediation practices. These factors contribute to the relatively low success rate of mediation in practice. Therefore, improvements are required in the implementation of regulations, the establishment of more effective monitoring systems, and the enhancement of human resource capacity, particularly mediator competence. Strengthening these aspects is expected to enable mediation to function more effectively as a fair, efficient, and accessible mechanism for resolving civil disputes in Indonesia.

Perkembangan teknologi internet secara masif telah membawa dampak signifikan terhadap pola konsumsi informasi dan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk di Indonesia. Salah satu fenomena yang mencuat adalah meningkatnya penggunaan platform YouTube sebagai media berbagi konten sekaligus sumber penghasilan bagi para konten kreator melalui program monetisasi Google AdSense. Namun, munculnya bentuk penghasilan digital ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan, terutama terkait kejelasan yurisdiksi pemungutan pajak, kepatuhan pajak, dan klasifikasi jenis penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) bagi YouTuber di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi regulasi tersebut. Dalam konteks hukum, pengenaan PPh terhadap konten kreator digital perlu mempertimbangkan asas kepastian hukum dan prinsip keadilan fiskal, terutama dalam menghadapi karakteristik ekonomi digital yang lintas batas dan berbasis teknologi. Permasalahan utama yang dihadapi mencakup kompleksitas transaksi digital, perbedaan kebijakan antar negara, dan rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku industri kreatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi, penerapannya masih menghadapi hambatan, baik dari sisi pengawasan, kepatuhan Wajib Pajak, maupun ketidaksesuaian sistem perpajakan konvensional dengan praktik ekonomi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi sistem perpajakan yang adaptif, edukasi publik, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan penerimaan negara dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi digital.

Indonesia, as an archipelagic country, holds a geographically strategic position while also being vulnerable to various forms of transnational crimes, including the entry of illegal immigrants via maritime routes. Law enforcement in maritime areas presents its own challenges due to the need to monitor vast territories, limited facilities and infrastructure, as well as the complex modus operandi employed by illegal immigration offenders. In this context, the Water Police (Pol-Air) serves as the main actor in maintaining maritime security and order, particularly in efforts to prevent the entry of illegal immigrants. This study aims to analyze the strategies and actions undertaken by Pol-Air in performing this function, as well as to evaluate the obstacles faced. The research method used is normative legal research with a qualitative approach, through analysis of existing laws and regulations as well as empirical practices in the field. The results of the study indicate that Pol-Air conducts various preventive measures, such as routine sea patrols in vulnerable areas, the use of maritime surveillance technology, improvement of personnel competencies, and public dissemination of immigration law among coastal communities as a form of participatory prevention. In addition, Pol-Air also engages in cross-sectoral coordination with relevant agencies to strengthen institutional synergy. Nevertheless, the implementation of Pol-Air's duties still faces structural and operational challenges, such as budget limitations, lack of integrated information systems, and weak law enforcement against human smuggling networks. Therefore, a reformulation of policies is needed to support institutional strengthening and sustainable inter-agency collaboration.

This study investigates the impact of dynamic pricing strategy on sales performance in private villas listed on the Airbnb platform, focusing on the Canggu area of Bali. Market conditions were examined both as antecedent and moderating variables. Data were drawn from a population of 1,681 private villas in Canggu, with a sample of 323 villas selected using Slovin’s formula (e = 5%). Secondary data were obtained from Airbtics and AirDNA, leading platforms that provide analytics for Airbnb listings. The research applied Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to evaluate relationships among variables. Key performance indicators included Average Daily Rate (ADR), Revenue per Available Room (RevPAR), occupancy rate, and total revenue. The findings reveal that dynamic pricing strategy significantly improves sales performance. Market conditions significantly affect sales performance and strengthen the effect of dynamic pricing as a moderator. However, market conditions do not have a significant direct effect on the adoption of dynamic pricing. These results highlight the adaptive nature of pricing strategies to market dynamics and suggest that villa managers should design responsive and context-based pricing policies to maximize revenue.

This study, entitled "A Legal Review of the Position of CCTV Recordings as Evidence in the Investigation and Proving of Criminal Cases (A Case Study at the Rembang Police Department and the Rembang District Court), aims to determine the position of CCTV recordings as evidence in the investigation and proving of criminal cases at the Rembang Police Department and the Rembang District Court. It also aims to identify the obstacles and solutions faced by the police and judges in the investigation and proving of criminal cases through CCTV recordings. The research method uses a sociological legal approach. Data sources were obtained through several stages, namely field research (interviews) and library research. Data analysis was carried out systematically, including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research results, it can be concluded that the position of CCTV recordings as evidence in the investigation and proving of criminal cases at the Rembang Police Department and the Rembang District Court is that CCTV recordings are intended to expedite and simplify the process in court proceedings, and are permissible as long as the process is conducted in a manner permitted by regulations and other legal norms. The solution to address this problem is to provide training for members in digital forensics and to seek assistance from the central government, namely the regional police, to bring in experts in the field of digital forensics.