Universitas Merdeka Pasuruan

Tanggung jawab perdata direktur utama perseroan terbatas merupakan aspek penting dari tata kelola perusahaan, khususnya ketika perilaku manajemen menunjukkan karakteristik yang melanggar hukum. Studi ini menganalisis penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman sebagai dasar hukum untuk menilai tanggung jawab direktur utama ketika manajemen perusahaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip uji tuntas dan itikad baik. Secara metodologis, penelitian ini didasarkan pada analisis hukum normatif, dengan mempertimbangkan pendekatan hukum dan konseptual. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang ada dan konsekuensi hukum dari tanggung jawab direktur utama ketika terjadi kerugian finansial bagi pemegang saham dan investor akibat pelanggaran kewajiban. Analisis menyimpulkan bahwa manipulasi laporan keuangan oleh direktur utama memenuhi syarat sebagai perilaku yang melanggar hukum, karena melanggar kewajiban hukum, melibatkan tindakan lalai, menyebabkan kerugian nyata, dan menunjukkan hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian. Lebih lanjut, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan oleh pihak yang dirugikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan klaim perdata terhadap direktur utama. Secara keseluruhan, studi ini menggarisbawahi bahwa kepatuhan yang konsisten terhadap tanggung jawab dan transparansi dalam pelaksanaan tugas direktur pelaksana sangat penting untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan, serta untuk perlindungan hukum dan membangun kepercayaan di antara pemegang saham dan investor.

Permasalahan terkait sampah adalah permasalahan yang selalu dihadapi oleh beberapa negara maju serta juga negara berkembang. Permasalahan tentang sampah merupakan permasalahan yang sulit untuk diperbaiki. Seperti halnya di Kelurahan Panggungrejo memerlukan penanganan dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakatnya dalam melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Peningkatan kesadaran hukum bisa dikembangkan berdasarkan indikator – indikator tertera seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta juga pola perilaku hukum. Selain indikator harus juga diperhatikan faktor – faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan juga faktor kebudayaan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo dalam melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan serta faktor – faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo untuk melakukan pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih bisa dikatakan belum sepenuhnya baik tetapi masih bisa ditingkatkan untuk mengoptimalkan proses pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pengetahuan tentang hukum juga harus lebih dioptimalkan agar sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hasil penelitian diperoleh oleh peneliti yang berkaitan dengan faktor – faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum seperti faktor pendidikan masih dibawah rata – rata, faktor sarana yang masih kurang memadai.

Anak merupakan anugerah dari tuhan yang diberikan kepada orang tua. Oleh karena itu, kesejahteraan anak merupakan tanggungjawab orang tua seperti menyayangi, memberikan nilai-nilai positif, dan keberlangsungan hidup anak. Namun, tidak semua orang tua mengharapkan kehadiran anak saat menjalani rumah tangganya, hal itu terdapat beberapa faktor seperti hubungan kekeluargaan yang tidak harmonis yang nantinya dapat mengakibatkan perceraian bagi kedua orang tua dan apabila hal tersebut terjadi maka tidak menutup kemungkinan nasib anak kedepannya juga akan diterlantarkan. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang oleh kedua orang tuanya akan tetapi dampak dari penelantaran anak tersebut berpengaruh terhadap keadaan fisik maupun non fisik bagi anak di masa mendatang. Oleh karena itu, anak yang terlantar harus mendapatkan perlindungan hukum sebab anak yang terlantar sering kali mendapatkan kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar terdapat dua perlidungan hukum. secara preventif pemerintah membuat kebijakan terkait terkait perlindungan anak yang tercantum pada Pasal 76B UU No 35 Tahun 2014 dan terdapat lembaga yang menangui anak yang terlantar. Sedangkan perlindungan represifnya terdapat sanksi pada pelaku penelantaran anak sebagaimana yang tercantum pada Pasal 77B UU No 5 Tahun 2014 dan memberikan korban penyediaan kebutuhan pokok berupa sandang pangan, pemukiman, pendidikan, dll. Namun, jika dikaitkan dengan perspektif keadilan hukum pada kasus penelantaran anak, maka pelaku penelantaran anak dalam mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut bukan hanya mendapatkan sanksi yang ada pada regulasi tetapi dalam pemberian sanksi pada pelaku terdapat pada pertimbangan hakim. Sanksinya bisa berupa pemberatan atau peringanan.

Seiring dengan perkembangan teknologi membuat sesuatu kegiatan akan lebih mudah untuk dilakukan. Pada dewasa kini, marak sekali adanya perkembangan dalam dunia transportasi. Kemunculan teknologi berupa sepeda listrik merupakan inovasi dalam dunia otomotif yang sebelumnya menggunakan sepeda konvensional sekarang beralih menggunakan sepeda listrik yang bahan utama penggeraknya menggunakan baterai. Namun, percepatan dalam dunia teknologi tidak sejalan dengan perkembangan peraturan peraturan perundang-undangan. Penggunaan sepeda listrik yang begitu cepat di masyarakat tidak diimbangi dengan adanya peraturan yang memadai. Aturan mengenai penggunaan sepeda listrik bahkan belum diatur dalam peraturan-perundangan maupun aturan lain selain undang-undang. Namun, aturan mengenai penggunaan, keselamatan dan penegakan hukum, melalui karakteristiknya diatur dalam UU LLAJ dan Permenhub RI No. PM 45 Tahun 2020. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan prespektif pendekatan penelitian berupa pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif ini merupakan produk pelaku hukum yang menggunakan alat pengumpulan data yang terdiri dari dokumen, atau bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut wajib ditaati dan menggunakan aturan mengenai penggunaan lajur tertentu.

Surat izin mengemudi (SIM) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh polisi kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan administratif, sehat jasmani dan rohani, memahami aturan lalu lintas, dan mampu mengemudikan kendaraan dengan aman. Setiap pengemudi harus memiliki SIM untuk kendaraan yang sesuai. Namun, banyak pengemudi di Indonesia tidak mematuhi peraturan mengenai masa berlaku SIM mereka. Menurut teori Von Bury, terdapat hubungan antara masa berlaku SIM dan kecelakaan lalu lintas berat, di mana SIM yang sah dapat mengurangi risiko kecelakaan. Pengemudi dengan SIM yang telah kadaluwarsa dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti hukuman atau denda. Statistik menunjukkan bahwa pengemudi tanpa SIM yang sah lebih sering terlibat dalam kecelakaan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya memiliki SIM yang sah dan lemahnya penegakan hukum merupakan alasan utama terjadinya pelanggaran. Dalam kecelakaan lalu lintas berat, pengemudi dapat dikenakan hukuman atau denda sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/2009, jika kelalaiannya menyebabkan kematian.

Adanya kebutuhan dan kesadaran akan kesehatan dari masyarakat, mendorong Klinik sebagai penyelenggara jasa layanan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang dimilikinya demi memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Dalam menentukan sebuah setrategi yang tepat pada Klinik dr. Syaiful Anam dapat menggunakan berbagai strategi pelayanan agar usahanya dapat berjalan secara berkelanjutan sebagai upaya menuju pada peningkatan daya saing, akan tetapi diperlukan analisis yang tepat agar dapat diperoleh strategi yang tepat. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Strategi 1 Meingkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan (SO.2) dengan jumlah total TAS sebesar 2,215. Strategi 2 Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas klinik agar pelanggan tidak berpaling ke jasa layanan Kesehatan lain (WT) dengan nilai TAS 1,49. Strategi 3 Perlunya kegiatan pemasaran dan promosi yang efektif untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas (WO) dengan nilai TAS 0,7 Strategi 4 Adanya kompensasi bagi masyarakat yang kurang mampu terutama untuk mengurangi dampak akibat dari suatu kebijakan ekonomi (ST) dengan nilai TAS sebesar 0,556. Strategi 5 Memanfaat lokasi yang strategis sebagai sarana pemasaran dan layanan yang berkualitas sebagai jaminan kepada pelanggan dengan jumlah total nilai daya Tarik 0.487

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh live streaming dan flash sale terhadap perilaku impulsive buying pada pengguna TikTok Shop di Kota Pasuruan. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan survei, penelitian ini mengumpulkan data dari pengguna TikTok Shop yang pernah berpartisipasi dalam live streaming dan flash sale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap impulsive buying, dengan live streaming yang meningkatkan keterlibatan emosional konsumen dan flash sale yang menciptakan rasa urgensi dalam keputusan pembelian. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pelaku bisnis dalam merancang strategi pemasaran berbasis media sosial untuk meningkatkan penjualan.

UMKM di sektor makanan dan minuman berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan pengangguran. Namun, UMKM ini sering menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran merek, legalitas, dan kualitas produk yang memengaruhi minat beli konsumen. Penelitian di Kota Pasuruan menyoroti pentingnya strategi pemasaran dan peningkatan kualitas agar UMKM mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh pelaku atau penjual makanan dan minuman di sentra UMKM Kota dengan sampel sebesar 98 orang. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana niat pembelian dipengaruhi oleh kualitas produk, legalitas, dan kesadaran merek. Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan studi, pada tingkat signifikansi 5%, kesadaran merek, legalitas produk, dan kualitas produk saling memengaruhi secara signifikan. Pada tingkat signifikansi 60,5%, kesadaran merek memainkan peran signifikan dalam memengaruhi niat pembelian di pusat-pusat UMKM makanan dan minuman di Kota Pasuruan. Untuk variabel legalitas produk memberikan kontribusi sebesar 8,89% dan variabel kualitas produk memberikan kontribusi sebesar -37,7%. Dan didapatkan nilai R Square sebesar 31,6%. Kesadaran Merek, legalitas produk dan kualitas produk bepengaruh secara simultan terhadap minat beli dengan nilai Fhitung 14,560 dan nilai Ftabel sebesar 3,093 serta signifikansi 0,000.

Cek kosong merupakan cek yang diserahkan kepada bank tetapi tidak dapat diuangkan karena dana nasabah tidak mencukupi. Pembayaran hutang menggunakan cek kosong termasuk dalam perbuatan pidana penipuan termuat pada Pasal 378 KUHP. Tujuan dari penulisan ini guna mengetahui perbandingan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim pada Tingkat Kasasi, Banding, dan Pengadilan Negeri serta menjelaskan unsur-unsur terhadap putusan perkara Nomor 290 K/PID/2017 terkait tindak pidana penipuan terhadap pembayaran hutang dengan menggunakan cek kosong dengan menggunakan pendekatan kasus. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penipuan yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran dalam kerja sama yang dilakukan. Dalam kasus ini, terdakwa tidak beritikad baik terhadap korban, dan perbuatan terdakwa memenuhi kriteria penipuan. Berdasarkan analisis putusan, maka dapat memberikan kesimpulan bahwa majelis hakim memiliki perbedaan pertimbangan pada Tingkat Pertama, Banding dan kasasi, dan memiliki persamaan Ratio Decidendi pada Tingkat Pertama dan Kasasi. Sebagaimana unsur-unsur yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini yaitu unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana. Serta terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP hingga terdakwa layak untuk mendapat sanksi pidana.

Regulations concerning grants and social assistance, particularly at the Surabaya City level, still lack legal certainty. The regulations contained in Surabaya Mayor Regulation No. 25 of 2016 and its amendments are inconsistent with higher-level regulations, one of which is Minister of Home Affairs Regulation No. 77 of 2020. In this situation, harmonization of regulations is needed to provide legal certainty that is fair. Using a normative juridical method, with a regulatory and conceptual approach. The findings of this study indicate the need for regulatory harmonization from a philosophical, sociological, and juridical perspective. Grants and social assistance are highly relevant to the state's goal of improving the welfare of its people, so access to them must be based on clear regulations. This will ultimately provide equitable benefits to the community. In addition, harmonization is directed at material regulatory changes. Several aspects of the regulations include the target recipients, use, and duration. Furthermore, it needs to be reconstructed, especially with regard to the duties or authorities of the administrators. One of the findings is the strengthening of the Regional Work Unit in managing Social Assistance.