Penelitian ini untuk mengetahui dampak yang dialami oleh generasi melinial terhadap biaya perniakahan yang mahal serta faktor yang memengaruhi terhadap mahalnya biaya pernikahan tersebut cara mengatasinya. Penelitian ini merupakan sebuah penelitan lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data ditunjukkan dalam bentuk deskripsi terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan melalui proses observasi, wawancara dan dokumtasi terhada beberapa sumber, baik yang jenisnya primer maupun sekunder. Hasilnya dala penelitian ini menyebutkan, bahwa jikaa mengikuti aturan perundang-undangan, biaya akad nikah tersebut gratis dan hanya dikenakan Rp.600.000 apabila dilangsngkan di luar KUA sebagai uang profesi dan transportasi. Namun budaya, gengsi dan mahalnya bahan pokok menjadi faktor terhadap mahalnya prosesi pernikahan saat ini, sehingga keadaan tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap generasi melinial untuk segera memutuskan untuk menikah, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan berkomunikasi antar keluarga mempelai, sehingga dapat mengurangi biaya pernikahan.

Abstrak Kabupaten Situbondo di Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai kota santri, namun juga memiliki masalah dengan prostitusi. Data dari Satpol PP menunjukkan bahwa pada tahun 2011 ada 104 mucikari di 13 lokalisasi, dan jumlah penderita HIV AIDS terus meningkat, mencapai 1.163 orang pada akhir Juni 2019. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran, yang bertujuan untuk mempertahankan norma agama dan kesusilaan. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, menilai pandangan hukum Islam terhadap Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004. Kedua, menilai dukungan Perda terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, perda ini tidak disebut sebagai Perda Syariah, namun mengandung nilai-nilai Islam dengan tujuan mengurangi pelacuran. Meskipun ada kemajuan dalam mengurangi pelacuran, sanksi dalam Perda dianggap terlalu ringan. Hukum Islam sangat menentang prostitusi dan memandangnya sebagai tindakan yang merusak martabat manusia, dengan sanksi berat seperti dera atau rajam. Kedua, perda ini mendukung RUU Ketahanan Keluarga dengan mengurangi prostitusi yang berdampak buruk pada ketahanan keluarga. Harapannya, peraturan ini dapat memperbaiki ketahanan keluarga dengan mengurangi tindakan prostitusi. Kata Kunci: Hukum Islam, Peraturan Pelacuran, Ketahanan Keluarga. Abstract Situbondo Regency in East Java Province is known as a city for Islamic boarding school students, but it also has problems with prostitution. Data from Satpol PP shows that in 2011 there were 104 pimps in 13 localities, and the number of HIV AIDS sufferers continued to increase, reaching 1,163 people at the end of June 2019. To overcome this problem, the regional government has issued Regional Regulation (Perda) Number 27 of 2004 concerning the Prohibition of Prostitution, which aims to maintain religious norms and morality. This research aims to: First, assess the views of Islamic law on Situbondo Regional Regulation Number 27 of 2004. Second, assess the support of the Regional Regulation on family resilience. This research uses a descriptive qualitative approach with literature study. The research results show: First, this regional regulation is not called a Sharia Regional Regulation, but contains Islamic values ​​with the aim of reducing prostitution. Although there has been progress in reducing prostitution, the sanctions in the Regional Regulation are considered too light. Islamic law strongly opposes prostitution and views it as an act that damages human dignity, with severe sanctions such as beatings or stoning. Second, this regional regulation supports the Family Resilience Bill by reducing prostitution which has a negative impact on family resilience. The hope is that this regulation can improve family resilience by reducing acts of prostitution. Keywords: Islamic Law, Prostitution Regulations, Family Security.

Ketika terjadi percerain antara suami dan isteri maka menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh seorang suami dan isteri, dan kewajiban tersebut diantaranya bagi seorang mantan suami wajib memberikan suatu pemberian yang harus diberikan kepada mantan isteri tersebut yang telah diceraikannya, pemberian tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi mantan suami tersebut (sesuai dengan kemampuannya), pemberikan nafkah itu sebagai penghibur selama masa ‘iddah, dalam Hukum Islam pemberian nafkah hanya selama masa ‘iddah, hal ini berbeda dengan pendapat Asghar, menurut dia pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan, tidak hanya selama masa ‘iddah saja, akan tetapi sampai menikah lagi atau mati Untuk menjawab permasalahan tersebut penyusun menggunakan teori yang berlandaskan pada al-Qur’an, hadis, untuk melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, kemudian menggunakan maslahah dan kesetaraan gender, untuk melihat manfaat dan demi kemaslahatan dari pemberian nafkah bagi mantan isteri tersebut. Kriteria-kriteria bagi wanita yang berhak mendapatkan nafkah berkelanjutan dari mantan suaminya adalah bagi wanita yang tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin), dikarenakan sangat tua usianya, sudah tidak mempunyai keluarga atau sanak famili, karena jauh dari rasa keadilan jika seorang wanita yang telah diceraikan kembali kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya. Asghar beranggapan bahwa ada dua kata kunci dalam surat al-Baqarah (2): 241, yang berkenaan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri: Mata'ah dan Ma'ru>f, al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan dengan cara yang baik (Ma'ru>f) akan tetapi perbekalan (Mata'ah) juga disediakan dengan cara yang baik pula, Pemikiran Asghar Ali Engineer tersebut memiliki relevansi dengan Undang-undang No.I tahun 1974 pasal 41c Hal ini tentunya juga berimplikasi terhadap KHI yang hanya memberikan nafkah bagi mantan isteri hanya sampai masa ‘iddah, dan pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan dapat diberikan akan tetapi dengan melihat kriteria-kriteria tersebut dan juga melihat, apakah perceraian itu sesuai dengan syara’?, bagaimana status ekonomi mantan isteri dan juga mantan suami?, dan juga apakah ada tanggungan anak padanya?.

Praktik nikah dibawah umur telah membudaya di kalangan masyarakat. Hal tersebut merupakan masalah yang tidak kunjung selesai. Salah satu upaya Pemerintah dalam meminimalisir praktik nikah dibawah umur adalah dengan implementasikan PASAL 07 UU NO 16 TAHUN 2019 tentang pembatasan usia nikah. Penelitian ini fokus pada penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pernikahan usia dini dan menganalisis serta mendeskrpsika pendukung dan penghambat penerapan pembatasan usia menikah pada pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan bertempat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Informan penelitian adalah Kepala KUA, Kepala Desa, dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi pembatasan usia nikah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi yang dilakukan adalah pembinaan berupa sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa dan di KUA. Keberhasilan implementasi tersebut dinilai dari angka penurunan praktik nikah dibawah umur tahun 2020 dan 2021. Kondisi sosial dan budaya masyarakat menjadi salah satu penghambat implementasi pembatasan usia nikah karena konteks tersebut memberi pengaruh besar pada pola pikir dan gaya hidup masyarakat yang sulit di ubah secara langsung. Sehingga sampai saat ini masih ada praktik nikah dibawah umur

Menurut Rahmat Hakim ( 2000:47-51) , tunangan bisa dikatakan sebagai meminang atau khitbah yang mengandung arti permintaan, yang menurut adat merupakan bentuk pernyataan dari satu pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan .Status tunangan menurut hukum islam belum sah menjadi suami istri , oleh karena itu belum boleh tinggal serumah apalagi melakukan hubungan layaknya selaku suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut islam maupun menurut hukum negara . Penelitian ini bertujuan untuk membahas sekaligus memberikan solusi tentang kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait dengan perbuatan para pelaku tunangan yang seolah olah seperti dianggap sudah resmi menjadi suami istri yang sah , pada hal mereka masih berstatus tunangan .Bahkan tidak sedikit yang sering hidup serumah atau minimal sering berhubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan hamil sebelum menikah.Definisi perkawinan menurut hakekat hukum islam yang tertuang didalam UU perkawinan no 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu selain penulis ingin memberi solusi realita penyalahgunaan tunangan ini , penulis juga berharap dengan tulisan ini minimal bisa memberikan pencerahan / pemahaman yang efektif kepada masyarakat khususnya bagi para pelaku tunangan supaya bisa membedakan antara pengertian perkawinan dan tunangan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriktif dengan lpendekatan kwalitatif yakni penyalahgunaan tunangan dimasyarakat dan menjelaskan perbedaan antara tunangan dan perkawinan ( UU no 1 tahun 1974 ) .Sumber data primer dan sekunder diperoleh dari hasil pengamatan , wawancara , dan studi kepustakaan.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik interview, observasi dan studi kepustakaan sedangkan untuk analisa data digunakan analisis SWOT Kesimpulan hasil penelitian ini adalah peran orang tua , sosialisasi di UU perkawinan , penyuluhan ormas ormas islam dan peran serta masyarakat adalah solusi alternatif yang bisa dipakai untuk menekan penyalahgunaan tunangan yang menimbulkan dampak negatif di keluarga , agama maupun di masyarakat

Syarat sah nya perkawinan menurut UU Perkawinan no 1 tahun 1974 salah satunya jika laki laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun. Tetapi setelah mematuhi UU perkawinan tersebut ternya masih ada cibiran , cemooh, fitnah dll yang pada intinya tercipta predikat yang negatif terhadap calon kedua mempelai yang akan menikah maupun setelah menikah.Hal ini merupakan fenomena nyata yang sebenarnya terjadi sudah sejak lama dan keyakinan penulis semakin bertambah tahun maka semakin menjadi / semakin keras tekanan yang dirasakan bagi para warga negara yang ingin menikah setelah lulus SMA/SMK. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membahas dan memberikan solusi yang ideal supaya UU perkawinan tetap dijalankan warga negara dan warga negara tetap aman / nyaman atau tidak merasa di usik/ tidak merasa mendapatkan predikat yang jelek dari masyarakat itu sendiri. Ada beberapa solusi alternatif yang mana penulis akan uraikan di pembahasn ini , diantarany perlu diadakan kegiatan sosialisasi UU perkawinan dan juga diiringi dengan siraman kalbu yang dikemas dengan acara ceramah pengajian yang di agendakan rutin oleh pemerintah bersama dengan MUI,NU,Muhammadiyah dan ormas Islam lainya serta seluruh tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu harus ada branding atau penegasan yang diulang ulang bahwa menikah setelah SMK / SMU itu bukan kategori menikah pada usia dini dan bahkan bukan menikah yang belum waktunya seperti yang diisukan dimasyarakat.

Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan mahramnya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah. Namun tidak menutup kemungkinan dalam pernikahan yang tujuannya adalah menciptakan, membentuk, dan membina keluraga sakinah mawaddah warahmah terjadi perselisihan, percekcokan, dan konflik antara suami dan istri, mulai dari konflik yang terkesan ringan, sedang, hingga berat seperti konflik karena persoalan ekonomi, persoalan perasaan, persoalan cinta, persoalan orang ketiga dan persoalan-persolan lain serupa yang berpotensi pada konflik berkepanjangan dan berlarut-larut dan berujung pada peceraian atau thalaq. Untuk menanggulangi terjadinya konflik dan masalah berkepanjangan dan berlarut-larut yang berujung pada perceraian, maka al-Qur’an menawarkan konsep yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik antara suami istri. Adapun konsep yang dimaksud adalah konsep Mediasi. Mediasi adalah langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membentu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

Kiai merupakan tokoh sentral yang berada di pondok pesantren dan mempunyai ciri khas yang tersendiri di bandingkan dengan tokoh pendidikan yang lainnya. Dalam mengembangkan podok pesantren, tentunya kiai mempunyai strategi yang disesuaikan dengan kapasitas dirinya, seperti halnya pengembangan, strategi peningkatan sumber daya manusia dalam kemandirian lahiriah dan batiniah memimpin keluarga, santri dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran kyai sebagai pemimpin dalam mengelola dinamika keharmonisan keluarga (Rumah tangga, Santri dan Masyarakat) di lingkungan Pondok pesantren Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif deskriptif. Dengan jenis Studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan kondesasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peran Kyai menggunakan fungsinya dengan baik saling memberikan manafaat kepada sesama, dimana sebagai tokoh agama sering memberikan pengajaran pengajian dan ceramah agama sehingga tidak menutup kemungkinan seorang kyai menjadfi sentral perhatian dan dijadikan panutan oleh keluarga santri alumni dan masyarakatnya. Langkah-langkah Kyai dalam membina keharmonisan keluarga Pondok Pesantren memiliki cara yang bervariasi dalam memberikan perannya. Pengembangkan integritas kepemimpinan pada masyarakatnya, keluarganya dan santrinya maka harus mempunyai strategi yaitu menghargai keluarga, teman atau orang lain, bangun kepercayaan antar individu dan ciptakan keharmonisan, perkuat nilai-nilai bersama. menciptakan komunikasi yang memiliki kebanggaan tertentu dan temukan dasar-dasar pijakan bersama.

Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan al hadits, diantaranya terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6), Al-Baqarah ayat: 233, dan lainnya. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilkasanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.

Fenomena Tunangan dan Nikah Sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo merupakan fenemona yang tergolong “baru” karena merupakan hasil kreasi dari masyarakat yang bersangkutan. Fenomena ini muncul ke permukaan dikarenakan kegelisahan sebagian kalangan dalam menyikapi tradisi Tunangan yang sebagian praktiknya bertentangan dengan aturan-aturan agama seperti berkumpul dan jalan bareng ketika hari raya besar Islam, dan lain sebagainya. Melalui praktik ini para pelaku di lapangan mencoba untuk mengkompromikan adat di satu sisi dengan aturan agama di sisi yang lain, hingga dicapai suatu jalan keluar yang bisa mengakomodir dari kedua kepentingan yang saling berseberangan itu.
 Penelitian ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan pandangan fiqih terhadap praktik tunangan dan nikah sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo dan konsekuensi tunangan dan nikah sirri di Desa Kalak Jangkar Situbondo.
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulitatif deskriptif. Dengan jenis Studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan kondesasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi data sumber, metode, dan teori.
 Kesimpulan dan hasil penelitian ini adalah: Pertama, Pandangan Fiqh terhadap praktik Tunangan dan nikah sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo adalah boleh. Hukum ini dipilih demi menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan yang disepakati sebagai inti ajaran Ilahi. Sebagai catatan, kemaslahatan di sini masih bersifat sementara. Dalam arti, pengkonversian nikah sirri ke dalam pertunangan pada saat ini merupakan solusi terbaik guna menjauhkan para pelaku pertunangan dari kerusakan. Sebagaimana telah menjadi maklum, pernikahan sirri itu sendiri masih belum mendapatkan payung hukum dalam bingkai Negara Indonesia. Karenanya, jika di kemudian hari bermunculan solusi yang lebih baikmaka pengabaian terhadap pengkompromian pertunangan dengan nikah sirri bisa saja dilakukan. Kedua, Konsekuensi Tunangan dan nikah sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo adalah berbanding lurus dengan konsekuensi pernikahan pada umumnya. Karena pada hakikatnya hubungan pertunangan tersebut telah melebur menjadi hubungan pernikahan an sich. Karenanya, segala aturan pernikahan mutlak harus dijalani, pun ketika hubungan tersebut menemui kendala di tengah jalan maka aturan pernikahan itulah yang harus dipedomani, bukan dengan merujuk kepada kode etik pertunangan yang beredar luas di komunitas tertentu