Torture committed by law enforcement officials remains a systemic problem within Indonesia’s criminal justice system, despite its explicit prohibition under the Constitution and various national and international human rights instruments. This condition reflects the state’s failure to ensure effective criminal accountability, thereby sustaining a culture of impunity that undermines the rule of law, human dignity, and substantive justice. This study addresses two main issues: (1) the legal and institutional barriers that hinder the enforcement of criminal responsibility against law enforcement officials who commit torture, and (2) the ideal legal formulation required to establish a more assertive and human rights–oriented framework of accountability. This research employs a normative juridical approach through the analysis of primary and secondary legal materials, including constitutional provisions, statutory regulations, international human rights norms, legal doctrines, and relevant judicial decisions. The analysis is conducted using a descriptive-qualitative method with conceptual and structural perspectives. The findings reveal that criminal accountability is constrained by regulatory ambiguity, the dominance of an individualistic paradigm in criminal law, weak oversight mechanisms, and the absence of normative recognition of institutional crimes. The non-application of doctrines such as command responsibility and strict liability further perpetuates impunity. Therefore, this study proposes a reconstruction of criminal accountability through the expansion of functional and structural liability, the recognition of law enforcement officials as special perpetrators, and the strengthening of victim protection and independent oversight. This reconstruction is essential to ensuring effective accountability and the protection of human rights.

Unauthorized fuel extraction by mechanics in official motorcycle workshops constitutes a significant yet underexamined issue in consumer protection law. This study is prompted by a case in which a mechanic siphoned fuel from a consumer’s motorcycle tank without consent during a service process, resulting in material loss and a violation of consumer rights. The issue is particularly relevant given the imbalance of knowledge and power between business actors and consumers. This research aims to identify the causal factors underlying unauthorized fuel siphoning, analyze the legal responsibility of business actors, and examine mechanisms for resolving disputes arising from such practices. The study employs an empirical juridical method with a field research approach, combining interviews with consumers and workshop personnel and normative analysis based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The findings demonstrate that unauthorized fuel siphoning constitutes a breach of consumer protection principles and gives rise to legal liability for business actors. The primary motivating factor identified is the perceived inefficiency and higher cost of using specialized cleaning agents, such as carburetor spray cleaners, which leads to informal and unethical service practices. Dispute resolution in these cases is generally pursued through non-litigation mechanisms, particularly negotiation. This study underscores the need to strengthen transparency in workshop services and to enforce clearer ethical and procedural standards. It concludes that enhancing both preventive and repressive consumer protection mechanisms is essential to ensure effective protection of consumer rights.

PP No. 28 of 2022 in its implementation creates overlapping norms with the legal provisions above, namely, with several articles in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Human Rights Law and the Civil Code which ultimately creates legal uncertainty. Based on the urgency of the problem, this research aims to find a solution to the conflict of norms that occurs through harmonization of statutory regulations. This research uses normative research methods with a statutory and conceptual approach. Meanwhile, the legal materials used are primary and secondary legal materials through literature study which will be analyzed using argumentative techniques. The results of this research indicate that there has been an overlap in norms from the implementation of PP No. 28 of 2022, therefore it is necessary to immediately carry out improvements to the PP by the competent authorities. However, in addition to amending the PP, the public can also play an active role by submitting a judicial review of PP No. 28 of 2022 to the Supreme Court.

After the Judicial Commission is no longer an institution that carries out the function of supervising the behavior of constitutional judges, and the existence of the Constitutional Court Ethics Council in 2020 was abolished. The supervisory institution of the Constitutional Court is currently only held by the MKMK, which is only on an ad hoc or temporary basis. This research will examine the effectiveness of the MKMK's role in supervising constitutional judges. The method used in this research is normative juridical. The results of this research provide an illustration that constitutional judges need to have a supervisory institution, this of course starts from the freedom that judges have so that it is not misused. This research succeeded in showing that the MKMK decision Number 2/MKMK/L/11/2023, which states that the Chief Justice of the Constitutional Court is proven to have committed a serious violation of the provisions of ethics and behaviour of constitutional judges, then given the sanction of removal as chairman of the Constitutional Court, without being accompanied by dismissal as a constitutional judge, raises issues regarding the absence of legal certainty and clarity of the supervisory institution of the behaviour of constitutional judges as well as the effectiveness of MKMK in carrying out its supervisory duties.

Mencuatnya kasus yang mengharuskan tenaga kerja melakukan staycation dengan atasan sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja membuat heboh dunia kerja. Masalah perjanjian kerja tidak akan pernah selesai karena banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efek dari penerapan klausul baku yang bersifat subjektif sehingga menguntungkan perusahaan dan menimbulkan penyimpangan serta mengetahui upaya perlindungan yang bisa di ambil untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah hukum yang datanya diperoleh melalui perkara, peraturan, jurnal, dan artikel. Perjanjian kerja disalahgunakan oleh perusahaan yang tidak bermoral untuk mencari keuntungan dan memanfaatkannya. Kondisi ini membuat pekerja merasa dirugikan, ditambah dengan adanya klausula subjektif. Pembuatan klausul yang disengaja untuk menguntungkan perusahaan membuat tenaga kerja dirugikan dan dilemahkan, sehingga menciptakan banyak eksploitasi dan kejahatan bagi pekerja. Pemerintah diharapkan bertindak cepat dengan mengeluarkan kebijakan standardisasi perjanjian kerja sehingga memberikan perlindungan hukum kepada pekerja dan kepastian hukum.

Penelitian bertujuan untuk mengelaborasi pengaturan terkait dengan kewenangan monopoli oleh BUMN sebagai bagian integral dari proyeksi pembangunan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini berfokus pada latar belakang, dasar hukum, implementasi, dan kelemahan dari praktik monopoli oleh BUMN, terutama dalam skema persaingan usaha. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa BUMN merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola sumberdaya dan sektor- ekonomi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemberian kewenangan monopoli diorientasikan guna memperkuat kapabilitas BUMN untuk berkompetisi dan mendominasi sektor ekonomi yang penting, meningkatkan penerimaan negara, serta memberi surplus bagi pembangunan nasional. Kendati demikian, pelaksanaan monopoli oleh BUMN masih menemui sejumlah tantangan, diantaranya adalah kurang efektifnya manajemen BUMN yang menyebabkan kerugian dan keuntungan tidak maksimal, serta hambatan bagi perusahaan swasta untuk berkembang dan berkompetisi di Indoneisa. Monopoli yang dijalankan secara tidak efektif menyebabkan stagnasi atau degradasi penerimaan negara, serta membatasi jumlah investasi akibat tidak terdapat ruang kompetisi yang proporsional. Dengan demikian, formulasi perbaikan tata kelola BUMN dan pengaturan monopoli menjadi aspek fundamental guna perbaikan pengelolaan sumber-sumber ekonomi strategis di Indonesia.

Pelecehan seksual di dalam kereta api perkotaan terjadi di kereta campur antara perempuan dan laki-laki. Pelecehan tersebut dilakukan pada saat jam sibuk dalam kondisi kereta api penuh dan berdesakkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi penumpang perempuan kereta api perkotaan terkait pelecehan seksual yang terjadi di dalam perjalanan kereta api. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, karena didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual bersama dengan peraturan-peraturan lain yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan No 63 Tahun 2019, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan UU No 8 Tahun 1999). Peraturan-peraturan tersebut dapat memberikan kepastian perlindungan hukum bagi korban, dan menekan perbuatan abmoral dari pelaku pelecehan seksual, di dalam perjalanan kereta api perkotaan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan terkait Standar Pelayanan Minimum Perkeretaapian dapat ditambahkan pasal mengenai perlindungan pada penumpang perempuan terkait pelecehan seksual di kereta api perkotaan.

Perkembangan teknologi dengan salah satu dampak negatifnya adalah teknologi bersumbangsi memberikan kemudahan informasi dan transaksi elektronik atau ITE melalui akses media sosial yang dalam praktiknya digunakan untuk melakukan tindak pidana penghinaan. Salah satu bentuk penghinaan adalah pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam penegakan hukumnya pada wilayah hukum Polres Alor terkesan lambat dan tidak optimal, hal ini dikarenakan terkendala dengan hambatan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Permasalahan yang dikaji yaitu mengenai apa sajakah hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang ditemui oleh Kepolisian Resort Alor dan bagaimana upaya menindaklanjuti hambatan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab keberlanjutan proses hukum. Tujuan penelitian untuk menganalisis hambatan sekaligus memberikan solusi yang berkorelasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian, terdapat dua belas hambatan dalam sistem peradilan pidana pada tahapan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Resort Alor, yang kemudian peneliti membaginya dalam tiga klasifikasi yakni Klasifikasi pertama hambatan prosedural, Klasifikasi kedua hambatan internal, dan Klasifikasi ketiga hambatan eksternal. Berkaitan dengan solusi dalam menindaklanjuti hambatan tersebut, dapat disimpulkan konsep solusi hambatan secara prosedural, konsep solusi hambatan internal, konsep solusi hambatan eksternal, dan konsep solusi sistem pengawasan. Kesimpulan dari analisis dalam pembahasan setelah hambatan diklasifikasi dalam tiga bentuk berdasarkan kondisi dan keadaan, maka saran adalah selain solusi yang berhubungan dengan hambatan, sekaligus menjadi kontribusi pemikiran yang dapat bersumbangsi dalam pembenahan pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang ideal dengan bercirikan profesional dan independensi dalam sistem peradilan pidana khusus pada Kepolisian Resort Alor.